TEMPO.CO, Parepare - Penyidik kepolisian melimpahkan berkas 22 bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Parepare, Sulawesi Selatan, periode 2004-2009 ke Kejaksaan Negeri Parepare, Selasa, 30 Juli 2013. Ke-22 bekas anggota dewan itu adalah tersangka dalam kasus tunjangan perumahan yang bergulir sejak 2007.
Kata Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Irwan Sinuraya, pelimpahan berkas itu tidak akan diikuti dengan penahanan tersangka. Alasannya, enam tersangka masih menjabat sebagai anggota DPRD Parepare periode 2009-2014. "Ada berbagai pertimbangan tidak dilakukannya penahanan," kata Irwan. "Di antaranya kondisi Parepare pada saat ini, yang tengah menjelang pembahasan anggaran dan pemilukada. Pelimpahan berkas ke pengadilan pun menunggu kondisi yang memungkinkan."
Kasus tunjangan perumahan ini awalnya menjerat 24 bekas anggota dewan. Namun penyidik hanya melimpahkan berkas ke-22 tersangka. Sebab satu tersangka telah meninggal, dan satu lagi disidik dalam berkas yang berbeda.
Dalam pelimpahan berkas, hadir beberapa tersangka, seperti Andi Lilling. Meski polisi dan jaksa menyatakan berkas berita pemeriksaan sudah P-21 alias lengkap, Lilling membantahnya. "Seluruh tersangka kasus ini sepakat menyatakan sangkaan itu tidak betul," ujar Lilling.
Sementara tersangka lain, Kaharuddin Kadir, mengatakan kasus tunjangan perumahan ini bergulir karena adanya rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dalam rekomendasi itu, BPKP menyatakan tunjangan perumahan harus menggunakan pihak ketiga karena tertuang sebagai belanja barang. Sedangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tertuang dalam belanja pegawai, seperti tunjangan lauk pauk. "Karena itu, tidak perlu ada pertanggungjawaban seperti kuitansi dan sebagainya," kata Kadir.
Kasus tunjangan perumahan ini diduga telah merugikan negara sebesar Rp 332 juta. Uang negara itu disinyalir mengalir ke kantong ketua DPRD senilai Rp 17.875.000; dua wakil ketua, masing-masing menerima Rp 15.750.000; dan 22 anggota DPRD, Rp 13.625.000 per orang.
