Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan jumpapers usai menghadiri pertemuan puncak G 20 di Hotel Ritz Carlton, Washington DC, (16/11). TEMPO/Bambang Harymurti
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Marciano Norman masih mencari bukti penyadapan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di London, termasuk pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan delegasi. BIN masih menjalin komunikasi dengan mitra di tiga negara yang berkaitan dengan penyadapan.
"Kami tidak sepenuhnya percaya karena ini pemberitaan sepihak. Kami harus klarifikasi pihak lainnya," kata Marciano Norman di Kantor Presiden, Senin, 29 Juli 2013.
BIN masih mengumpulkan informasi dan penjelasan dari negara-negara yang diduga terlibat, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Informasi penyadapan belum dapat diterima karena berasal dari salah satu agen yang membocorkan, Edward Snowden. (Baca: Snowden Beberkan Bukti Keterlibatan Microsoft)
"Pemberitaan dari KTT G20 London, April 2009. Ini sedang dalam proses," kata dia.
BIN berkukuh informasi penyadapan ini adalah keterangan sepihak yang masih membutuhkan pendalaman. Informasi mulai terkuak saat Edward mulai membocorkan data penyadapan pada awal Juni 2013. Penyadapan tersebut, menurut Norman, tidak hanya ditujukan kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara peserta G20.
BIN juga belum mengadakan komunikasi dengan negara-negara lain hingga ada bukti kuat. Bila hasil penyelidikan BIN dan mitranya di luar negeri terbukti, BIN akan meminta Kementerian Luar Negeri untuk berkomunikasi dengan negara yang melanggar aturan informasi tersebut.
"Apabila penyadapan itu sengaja, negara yang menjadi delegasi pasti akan keberatan," kata Norman.
Pemerintah mengetahui informasi penyadapan terhadap presiden melalui dua media Australia, yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaannya dikabarkan bahwa pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelijen Inggris. (Baca: SBY Belum Tanggapi Penyadapan di G20 London )
Dalam dokumen yang diterimanya, Perdana Menteri Kevin Rudd memperoleh hasil penyadapan beberapa pemimpin Asia Pasifik, yaitu SBY, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan mantan Presiden China Hu Jintao.
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.
