Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Budiman Sudjatmiko, mengapresiasi ketegasan pemerintah menolak penerapan qanun atau peraturan daerah mengenai bendera Aceh. Dia berharap ketegasan ini tidak menimbulkan penolakan dari pemerintah Aceh.
"Jangan sampai terjadi kisruh lagi atau tindakan subversif," kata Budiman ketika dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2013. Budiman mengatakan kondisi Aceh saat ini sudah aman dan diharapkan tidak perlu ada lagi darurat militer.
Budiman menuturkan, langkah pemerintah pusat sudah benar karena qanun tidak boleh melanggar undang-undang. Selama ini pemerintah pusat juga sudah memberikan banyak kewenangan kepada Bumi Serambi Mekkah terkait dengan otonomi khusus.
"Tapi meski menolak, saya harap larangan tersebut disampaikan secara dialogis," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Pemerintah daerah, kata Budiman, juga sebaiknya masih diberikan kesempatan untuk mengganti bendera dan lambang daerahnya.
Tiga hari lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Abdullah Saleh berkukuh meresmikan bendera Aceh sebagai simbol daerah. Pemerintah pusat menolak tegas penerapan qanun ini karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 dan Nota Kesepakatan Helsinki. Isinya, menolak penggunaan lambang atau bendera yang sama dengan gerakan separatis.
