DPR Minta Pemerintah Serius Lindungi Anak  

Reporter

Selasa, 23 Juli 2013 13:08 WIB

Sejumlah siswa sekolah Menengah Pertama (SMP) sedang mengikuti Ujian Nasional di lembaga pemasyarakatan kelas IIA anak pria Tangerang. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Sosial dan Agama Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah lebih serius dalam melindungi hak anak. "Pemerintah harus lebih mengakselerasi pemenuhan dan perlindungan hak anak," kata Ketua Komisi Sosial dan Agama DPR, Ida Fauziah, saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2013.

Hari ini, 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, sederet persoalan harus menjadi catatan serius pemerintah pada peringatan Hari Anak. Dia mencontohkan, tingginya angka kekerasan pada anak, anak telantar yang masih tersebar di berbagai daerah, juga masih terungkapnya kasus eksploitasi terhadap pekerja anak. "Banyak persoalan anak, dan itu membutuhkan perhatian serius," ujarnya.

Ida mengatakan, selain melalui program, pemerintah juga harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Masyarakat, khususnya para orang tua, harus terus dididik dan disadarkan akan pentingnya tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak. (Baca: Hari Anak Nasional, 648 Napi Anak Dapat Remisi)

Meski begitu, Ida mengakui, di sisi pemenuhan hak, berbagai program sudah diupayakan oleh pemerintah. Misalnya dalam meningkatkan akses pendidikan anak di semua daerah, termasuk mendorong agar wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun. Juga ada program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk memberi akses pendidikan yang layak pada anak dari keluarga miskin. "Tapi, selain hak, perlindungan terhadap jiwa anak juga harus ditingkatkan."

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota Komisi Sosial, Hasrul Azwar, mengatakan peringatan Hari Anak tahun ini harus dijadikan pemerintah untuk lebih fokus menjamin kesejahteraan anak. Sedangkan kasus kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap pekerja anak menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. "Dua isu ini harus jadi ekstra prioritas."

Anggota Komisi Sosial dari Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, berharap peringatan Hari Anak menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih peduli pada anak. Semua pihak harus sama-sama berperan aktif melindungi anak dari berbagai kekerasan. "Masa depan anak itu ada di tangan kita semua, sehingga anak Indonesia bisa tumbuh cerdas."

Nurhayati juga meminta keluarga dan masyarakat memperhatikan tumbuh kembang anak dan penguatan mental. Orang tua harus bisa mendidik anak untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang dewasa. Hal ini, kata dia, diyakini bisa menjauhkan anak dari bahaya kekerasan seksual terhadap anak. (Baca juga: Pengamat Kritik SBY Tegur Anak)

IRA GUSLINA SUFA


Terhangat:
Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Daging Impor


Berita populer:

Beredar Video FPI Merusak Toko di Makassar

FPI: SBY yang Harus Menahan Diri

Tifatul Sembiring: Tempo Lebay

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

2 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

7 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

10 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

10 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

14 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya