Kendaraan bermotor melintas di jalan raya Magelang-Muntilan, Jawa Tengah yang tertutup oleh abu vulkanik letusan gunung Merapi. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Yogyakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak pemerintah menghitung skala kebencanaan Gunung Merapi. Desakan itu muncul setelah Gunung Merapi mengeluarkan asap putih kecokelatan, Senin 22 Juli 2013.
Anggota Komisi A DPRD DIY, Arif Noor Hartanto, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman dan DIY saling berkoordinasi untuk memastikan skala kebencanaan Merapi saat ini. Kepastian skala ini penting untuk mengukur dampak aktivitas Merapi. "Semua lembaga kebencanaan harus cepat koordinasi untuk menentukan skala kebencanaan termasuk nasional, provinsi atau kabupaten," katanya.
Ia mengatakan kepastian skala kebencanaan juga penting karena menyangkut pencairan dana tak terduga dan dana lain yang bersumber dari APBN. "Saya harap ada analisis data yang pasti soal kondisi Merapi saat ini, " kata dia.
Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Agus Sumartono meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatur kegiatan penambangan agar tidak merusak jalur evakuasi setelah Gunung Merapi mengeluarkan asap putih kecokelatan.
Ia mengatakan Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya berkoordinasi untuk mengatur aktivitas penambangan itu. Dewan telah mendapatkan informasi tentang status merapi normal aktif. Penambangan di kawasan Merapi untuk sementara dihentikan. "Penduduk yang sempat turun dari kawasan Merapi juga sudah pulang kembali ke rumahnya," kata dia.
Menurut dia, saat ini terdapat dana tak terduga di daerah untuk bencana alam sebesar Rp 10, 4 miliar. Anggaran itu bisa digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan saat terjadi bencana alam.
Agus Sumartono meminta Pemerintah DIY mengatasi persoalan bencana alam tidak hanya ketika terjadi peristiwa. Pemerintah DIY hendaknya masif melakukan pelatihan mitigasi bencana untuk masyarakat.
