TEMPO.CO, Pangkalpinang - Lima lembaga permasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lagi memiliki tenaga dokter dan tenaga medis. Kondisi ini dianggap aneh lantaran provinsi lain sudah menyediakan dokter untuk setiap lembaga pemasyarakatan.
"Sampai saat ini usulan formasi untuk perekrutan dokter dan tenaga medis di lembaga permasyarakatan di Bangka Belitung belum pernah disetujui," ujar Kepala Divisi Kemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung Eti Nurbaiti kepada Tempo, Senin, 22 Juli 2013. "Sebenarnya cukup aneh karena di provinsi lain sudah memiliki dokter di setiap lapasnya."
Kelima lapas yang belum memiliki dokter tersebut adalah Lapas Tua Tunu Kota Pangkalpinang, Lapas Bukit Semut Sungailiat, Lapas Muntok Bangka Barat, Lapas Tanjung Pandan, dan Lapas Narkoba Selindung. Eti merasa tenaga dokter yang terbatas menyulitkan perawatan intensif narapidana yang sakit. "Napi yang sakit biasa hanya kami berikan pengobatan seadanya," ujar mantan Kalapas Wanita Tangerang ini. "Sedangkan jika ada napi yang harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, kami mesti membawanya ke rumah sakit dengan kawalan beberapa petugas lapas."
Rekrutmen calon pegawai negeri sipil terus berlangsung. Namun, kata Eti, kuota perekrutan tenaga dokter di lapas Bangka Belitung belum pernah disetujui. "Setiap tahun ada perekrutan CPNS Kanwil Hukum dan HAM. Namun, yang disetujui hanya formasi standar saja, sedangkan tenaga dokter belum pernah disetujui," ucap dia. Kondisi lapas di Bangka Belitung, kata dia, sudah over kapasitas. Jumlah napi yang membeludak membuat mereka rentan terserang penyakit. "Kami harapkan pada perekrutan CPNS Kanwil Hukum dan HAM di Bangka Belitung, pemerintah dapat menyetujui kuota perekrutan tenaga dokter dan tenaga medis lainnya untuk penempatan di lapas," ujar dia.
