TEMPO Interaktif, Kediri: Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat di Kediri mempertanyakan kabar pemberian tunjangan hari raya bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota Kediri, Jawa Timur oleh perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk. Menurut mereka, jika benar itu tindakan memalukan dan meminta Gudang Garam menolak permintaan wakil rakyat. ?Biarlah THR itu menjadi hak kaum dhuafa,? kata M Huda, Koordinator Divisi Advokasi dan Humas LSM Yayasan Madani Kediri kepada Tempo, Senin (25/10).Menurut Huda, THR bisa dijadikan test case bagi wakil rakyat dan birokrat, apakah mereka benar-benar mengemban amanat rakyat atau tidak. ?Jika mereka menerima THR, apalagi meminta dengan terbuka kepada perusahaan tertentu, semangat melakukan perubahan mental di semua eleman hanya slogan belaka. Gitu kok mau melibas KKN,? ujarnya.Dari informasi yang dikumpulkan Tempo, tiap tahun PT Gudang Garam memberikan THR bagi pimpinan DPRD sebesar Rp 2,5 juta dan untuk anggota senilai Rp 1,5 juta. Namun Slamet Budiono, Kepala Divisi Umum PT Gudang Garam membantah informasi itu. ?Berdasarkan undang undang tenaga kerja, kami hanya diwajibkan membayar THR terhadap karyawan kami sendiri. Pokoknya THR bagi Dewan, no way,? kata Slamet. Dwidjo U. Maksum?Tempo