Batu-batu berserakan di halaman LP Tanjung Gusta akibat kerusuhan narapidana di Medan (11/7). Sejumlah napi yang melarikan diri dapat ditangkap kembali oleh polisi. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
TEMPO.CO , Jakarta:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia butuh anggaran sekitar Rp 1,2 triliun untuk memaksimalkan kapasitas lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan kebutuhan itu akan diusulkan untuk anggaran tahun depan.
"Butuh sekitar Rp 1,2 triliun untuk memaksimalkan kapasitas, sarana prasarana, dan penjagaan," kata Bambang saat ditemui di kediaman Menteri Amir Syamsuddin, Ahad, 21 Juli 2013 malam.
Bambang mengatakan anggaran itu dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan 19 Lapas baru dan rehabilitasi 45 Lapas lama. Program pembangunan itu sudah dijalankan sejak 2010. "Sekarang 11 Lapas baru siap dipakai, 8 sisanya akhir tahun ini selesai," ujarnya.
Sebelumnya, menteri Amir menjelaskan Jumlah penghuni lapas yang ada saat ini berkisar 162 ribu orang, terdiri dari 117 ribu di antaraya adalah narapidana yang telah divonis. Sedangkan jumlah lapas dan rutan adalah 457, dengan rincian 248 lapas, 151 rutan, dan 58 cabang rutan.
Dengan tambahan Lapas baru itu, daya tampung akan bertambah 13,5 ribu tahanan. "Kami usulkan anggaran tambahan untuk tahun depan," kata Bambang.
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
