Dewan Pers Ingatkan Televisi Dipantau Publik

Reporter

Rabu, 3 Juli 2013 08:40 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta media untuk mampu mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksanaan pemilihan umum. Meski tetap netral, media diharapkan dapat menampilkan sosok calon pemimpin yang dibutuhkan masyarakat untuk lima tahun masa kepemimpinan. Hal ini diyakini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Pers dikenal sebagai pilar keempat demokrasi. Harus bisa mendorong para calon untuk tidak hanya retorika, tapi menjawab kebutuhan masyarakat," kata Bagir Manan saat ditemui usai diskusi di Dewan Pers, Selasa, 2 Juli 2013. (Baca: Independensi Media Rentan dari Intervensi Parpol)


Tingkat partasipasi masyarakat pada pemilu 2014 hanya 65 persen. Angka partisipasi ini terus menurun sejak awal masa reformasi yaitu Pemilu 1998 dengan jumlah 93 persen. Partisipasi masyarakat mulai menurun pada Pemilu 2004 dengan angka 80 persen, dan kembali anjol pada Pemilu 2009 sekitar 71 persen.


Meski demikian, Bagir menilai media sendiri tengah dipantau masyarakat terutama perihal independensi menjelang pemilu. Isu ini semakin kuat saat beberapa pemilik perusahaan media televisi justru terjun aktif dalam politik bahkan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. "Banyak masyarakat yang bertanya, apa masih bisa media jadi independen," kata dia. (Baca: KPI: Sang Bos Manfaatkan TV untuk Berpolitik)


Pemimpin Redaksi MNC TV, Ray Wijaya,mengklaim media-media khususnya televisi yang dimiliki calon peserta pemilu 2014 tetap bisa independen. Di depan ribuan kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa, Hary Tanoe, bos MNC Group, mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden dari partai itu. Hary mendamping Ketua Umum Partai Hanura juga mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2014.


Meski tidak menampik situasi ini sangat sulit dan mencemaskan, Ray mengklaim, pelanggaran proses pemilu jarang terjadi pada newsroom atau redaksional media. "Pelanggaran lebih banyak dalam bentuk iklan dan yang ada di program non news," kata Ray. (Baca: Kongkalikong RCTI Sokong Hanura Ada di YouTube)

Sebagai Pemred yang bertanggungjawab pada acara berita sekitar 3,5 jam hingga 5 jam, dia tahu audiensinya sangat kecil. Sebuah program berita unggulan saja, menurut dia, paling tinggi hanya meraih audiensi hingga 20 persen. Fakta ini diklaim menjadi alasan berita tidak menjadi target kampanye politik di televisi. "Partai-partai itu memakai ruang untuk iklan pada prime time yang harganya sangat tinggi," kata Ray.

FRANSISCO ROSARIANS


Advertising
Advertising

Topik Terhangat:
Tarif Progresif KRL
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Terpopuler:

3 Insiden Memalukan Saat SBY di Akademi TNI

SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop

Beli Mobil, Ini Daftar Yang Wajib Dicek

Teman Wartawati Korban Perkosaan Bantah Polisi

Berita terkait

Ketua Umum PWI Kenang Salim Said Sebagai Tokoh Pers yang Serbabisa

10 jam lalu

Ketua Umum PWI Kenang Salim Said Sebagai Tokoh Pers yang Serbabisa

Hendry menyebut almarhum Salim Said menunjukkan bahwa wartawan dapat menjadi apa saja untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya

Profil Salim Said, Tokoh Pers dan Perfilman yang Meninggal Dunia

11 jam lalu

Profil Salim Said, Tokoh Pers dan Perfilman yang Meninggal Dunia

Salim Said tutup usia pada umur 80 tahun. Ia merupakan akademikus yang lahir pada 10 November 1943 di Amparita Parepare

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

1 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

2 hari lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

2 hari lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

2 hari lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

3 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

3 hari lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya