Mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ketika hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (19/03) untuk menjalani persidangan. Sidang yang seharusnya mengagendakan pemeriksaan terdakwa ditunda karena kesehatan terdakwa yang kurang baik. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andhi Nirwanto mengatakan lembaganya kerap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penanganan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan Muhammad Nazaruddin.
Ia membantah ada persaingan dalam penanganan kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. "Tidak ada istilah berebut, kami ini berkoordinasi," kata Andhi seusai mengikuti diskusi menyambut Hari Adhyaksa di Hotel Atlet Century, Jakarta, Senin, 1 Juli 2013.
Andhi mengatakan semua kasus yang ditangani lembaganya berjalan sesuai proses hukum. Kasus itu terus dikembangkan dan sebagian sudah masuk ke ranah peradilan. "Tapi yang berkaitan langsung dengan Nazaruddin kami serahkan ke KPK," ujar Andhi tak merinci kasus yang dimaksud. (Baca: Kendalikan Bisnis dari Balik Jeruji Besi)
KPK dan Kejaksaan berbagi tugas dalam mengusut kasus-kasus lain yang melibatkan Nazaruddin. Kasus itu terkait dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama.
Namun belakangan muncul masalah karena pembagian kasus yang tak jelas sehingga membuat masing-masing institusi mengusutnya. Sehingga KPK pun harus menghentikan penyelidikan sejumlah kasus dan meyerahkannya ke Kejaksaan.
Pada kasus Kementerian Pendidikan, misalnya Kejaksaan menetapkan Fakhruddin Arbah, Pembantu Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan Tri Mulyono, dosen Fakultas Teknik UNJ sebagai tersangka. Mereka diduga korupsi pengadaan alat laboratorium UNJ senilai Rp 17 miliar yang kini sudah duduk di kursi pesakitan.
Kemudian korupsi Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten, Kejaksaan menetapkan tiga tersangka, yakni Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Edwin Perdana Adi Wijaya, eks pembantu rektor II Untirta, Sudendi, dan Direktur PT Ultra Utara Mandiri, Reinhard Nainggolan. Perusahaan ini diduga milik Nzaruddin.
