TEMPO Interaktif, Bogor: Masa penahanan Wakil Walikota Bogor, Moch. Sahid, yang berakhir 12 Oktober 2004, diperpanjang selama 40 hari, yaitu dari 13 Oktober - 21 November 2004 mendatang. Sahid ditahan sejak 28 September lalu sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi dana penunjang kegiatan DPRD tahun 2002, sebesar Rp 5,28 miliar selama ia menjabatmenjadi Ketua DPRD Kota Bogor periode 1999-2004. Dengan demikian Sahid akan tetap ditahan di Lembaga Permasyarakatan Paledang, Kota Bogor. Hal tersebut diungkapkan Kajari Bogor, Kornelis Lere kepada wartawan, Selasa (12/10). "Surat tersebut sudah kami berikan kepada Lapas Paledang, Senin kemarin. Jadi tidak ada masalah sama sekali," ujar Lere.Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Kota Bogor masihmenelusuri aliran dana yang diduga digelapkan oleh pimpinan dewan. Lere juga mengatakan pihaknya akan segeramenetapkan tersangka lainnya, dari status saksimenjadi calon tersangka, dari calon tersangka bisaditingkatkan menjadi tersangka. "Nantinya bukan hanyapak Sahid saya yang masuk penjara, beberapa anggotadewan lainnya bisa jadi masuk penjara juga," kataLere.Deffan Purnama - Tempo
Berita terkait
Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya
4 hari lalu
Menurut Partai Buruh, parpol yang meraih suara di Pemilu Anggota DPRD 2024 seharusnya berhak mengusulkan paslon pada Pilkada.
Baca SelengkapnyaPenjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
7 hari lalu
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024
9 hari lalu
KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaHadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
15 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
19 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
22 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
50 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
57 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
18 Maret 2024
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
13 Maret 2024
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca Selengkapnya
