TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi lembaga swadaya masyarakat untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas mendesak Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi senilai Rp 381 miliar di Komisi Pemilihan Umum. Koalisi menilai, sejak dugaan korupsi di KPU dilaporkan ke KPK 11 Agustus 2004 lalu, tidak ada kemajuan yang berarti. "Kehadiran kami untuk mempertanyakan tindak lanjut KPK atas pengaduan kami," kata Hermawanto, anggota Koalisi LSM Pemilu Bersih dan Berkualitas dari wakil LBH Jakarta, Senin(11/10), di kantor KPK Jakarta. Menurutnya, pihak koalisi pada 8 September 2004 juga telah mendatangi kantor BPK mengenai audit dana KPU. Saat itu, BPK mengaku telah merampungkan audit dana KPU dan akan segera mengirimkan hasil investigasi audit ke KPK.Sebelumnya, Ketua KPK, Tauefiequrrahman Ruki, Kamis(7/10) pada wartawan menyatakan sedang menunggu audit dana pemilu KPU yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).Menurut anggota Koalisi, Arif Nur Alam, KPK seharusnya tidak menunggu hasil audit BPK, melainkan melakukan penyelidikan sendiri. Selaian itu, BPK seharusnya setiap tiga bulan harus melakukan audit terhadap dana yang dimiliki KPU. Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas ynag beranggotakan LBH Jakarta, FORMAPPI, IPW, KIPP Indonesia, menawarkan diri pada KPK untuk membantu mempercepat audit dana KPU.Anggota Koalisi diterima Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Junino Jahja. KPK menurut dia, sedang menunggu proses yang dilakukan oleh BPK. "Pada 25 Agustus yang lalu, pimpinan KPK telah meminta BPK melaporkan pada KPK bila ada temuan sementara," kata dia. Namun, sampai saat ini KPK belum menerima hasil laporan sementara BPK. Pihaknya mengaku tidak dapat memaksa BPK untuk segera melaporkan hasilnya. Selain itu, BPK, lanjut Junino, saat ini sedang menunggu jawaban dari KPU atas audit dana pemilu.KPK lanjut Junino juga sedang mempelajari, menginventarisir, dan membandingkan data yang ada di KPK. Selain data yang berasal dari laporan Koalisi, KPK juga meminta data sandingan pada KPU. "Di dalam kami juga bekerja mengumpulkan informasi, namun kami tidak bisa mengumumkan," kata dia. KPK juga berjanji dalam satu atau dua hari akan menyurati BPK untuk meminta laporan audit dana pemilu.Sutarto - Tempo