TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) meragukan komitmen partai politik memberantas korupsi. Partai masih saja mengusung nama-nama bermasalah untuk maju menjadi calon legislator, bahkan diberi nomor urut satu. "Dengan calon-calon seperti itu, kita bisa lihat komitmen partai dalam memberantas korupsi," kata peneliti ICW, Abdullah Dahlan, saat dihubungi Tempo, Jumat 28 Juni 2013.
ICW merilis 36 nama calon legislator yang diragukan komitmennya memberantas korupsi. Mereka adalah calon-calon yang namanya kerap disebut-sebut dalam berbagai kasus korupsi. Ada juga calon yang mantan terpidana korupsi. Dahlan mengatakan jika calon-calon tersebut terpilih lagi, wajah parlemen Indonesia dan masa depan pemberantasan korupsi tak maju-maju. "Ya, akan seperti ini saja terus," katanya.
Dahlan juga miris melihat partai menempatkan calon-calon bermasalah tersebut pada nomor urut satu. Sebanyak 26 dari 36 calon yang masuk dalam daftar mendapat nomor urut satu. Dari ke-36 calon legislator itu, Golkar menempatkan kader terbanyak, yakni 10 orang. “DCS yang diragukan komitmen anti korupsinya ada yang pernah disebut dalam persidangan menerima sejumlah uang, mantan terpidana kasus korupsi, dan ada juga yang ingin membubarkan lembaga khusus seperti KPK,” kata peneliti ICW lainnya, Donal Fariz.
Selain Golkar, ICW menyebutkan sejumlah partai lain di DPR yang ikut menyumbangkan kadernya dalam daftar tersebut, yakni Partai Demokrat 8 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5), Partai Keadilan Sejahtera (4), Gerindra (3), Partai Persatuan Pembangunan (2), Hanura (1), Partai Kebangkitan Bangsa (1), dan Partai Bulan Bintang (1).
Beberapa nama politikus Golkar seperti yang disebut oleh ICW dan JPPR itu, seperti Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Mahyudin, Idris Laena, Kahar Muzakir, dan Melchias Markus Mekeng. Delapan calon legislator dari Demokrat yang dianggap tidak mendukung program anti korupsi, antara lain Mirwan Amir dan Sutan Bathoegana. Sedangkan dari PPP adalah Ahmad Yani.
Yani mempersoalkan indikator yang dipakai ICW sehingga namanya dimasukkan sebagai calon yang tak mendukung korupsi. Hingga saat ini, kata Yani, dia mengaku tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. “Apakah karena saya sering kritik ke KPK? Apakah bentuk kecintaan dengan memuji dan menjilat KPK?” katanya.
ANANDA BADUDU
Berita terkait
Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg
2 hari lalu
Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
9 hari lalu
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Baca SelengkapnyaDemokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya
13 hari lalu
Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
20 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
23 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
24 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaAwal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
27 hari lalu
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Baca SelengkapnyaWacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
28 hari lalu
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.
Baca SelengkapnyaKorupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu
28 hari lalu
ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.
Baca SelengkapnyaInformasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap
29 hari lalu
Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT
Baca Selengkapnya