Pemerintahan SBY Diminta Cabut Darurat Sipil di Aceh
Reporter
Editor
Jumat, 8 Oktober 2004 14:40 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) dan Organisasi Perempuan Aceh Demokrati (ORPAD) meminta , pemerintahan baru mencabut darurat sipil dan menarik seluruh pasukan TNI /Polri dari Aceh. "Aceh merupakan salah satu daerah yang memilih SBY sampai 83 persen suara dari jumlah pemilih yang terdaftar. Besarnya SBY akibat kekecewaaan akibat pemerintahan sebelumnya yang banyak berjanji tapi tidak pernah ditepati," kata Thamrin Ananda Ketua Komite Sentral Organisasi FPDRA di KONTRAS, Jumat (8/10).Menurut Thamrin, besarnya jumlah suara yang diberikan Aceh untuk SBY, menuntut SBY menjadikan persoalan Aceh menjadi agenda penting dalam masa 100 hari pemerintahannya. Dalam 100 hari pemerintahan tersebut, diharapkan mewujudkan Aceh menjadi keadaan yang normal seperti sebelumnya, tanpa ada status darurat dengan menarik pasukan TNI/Polri. FPDRA bersama ORPAD menawarkan tahapan yang ditempuh pemerintah SBY dalam 100 hari. Tahapan pertama, de-eskalasi konflik, "tahapan ini merupakan tahapan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk menurunkan aktifitas bersenjata. Apalagi, selain pemerintah telah berhasil mereduksi kekuatan GAM sampai 90 persen," kata Thamrin. Dia beranggapan tahapan ini adalah tahapan penting untuk menuju penyelesaian Aceh secara damai dan demokratis. Muhamad Fasabeni - Tempo
Bagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Bagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?
Salah satunya, menambah sejumlah kewenangan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah.
