Bos Indosat Diperiksa Terkait Korupsi Jaringan

Reporter

Selasa, 25 Juni 2013 12:00 WIB

antarasumut.com

TEMPO.CO, Jakarta- Setelah memeriksa Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Ridwan F. Karsa, pada Senin, 24 Juni 2013, Kejaksaan Agung memanggil Direktur Utama Indosat, Alexander Rusli. Pemanggilan Alexander pada Selasa, 25 Juni 2013 ini terkait dengan kasus dugaan korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 gigahertz atau 3G yang mendera perusahaan seluler itu. ”Direktur Utama PT Indosat diperiksa mewakili korporasi atau perusahaannya yang ditetapkan tersangka,” ujar Setia Untung Arimuladi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dalam siaran persnya, Selasa pagi.


Ini adalah pemanggilan kedua Alexander. Pada 11 Juni lalu, dia juga dipanggil bersama Ridwan F. Karsa. Namun keduanya mangkir dengan alasan perusahaannya akan menggelar rapat demi menentukan siapa yang berhak mewakili pemanggilan penetapan tersangka perusahaannya di Kejaksaan.


Kasus ini menjerat mantan Direktur Utama Indosat, Johnny Swandi Sjam dan mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto. Kasus Johnny masih dalam tingkat penyidikan. Adapun Indar Atmanto telah duduk dikursi pesakitan dan dituntut pidana selama 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.


Kasus ini bermula pada 2007 lalu, Indosat mendapat jaringan frekuensi 3G bersama Telkomsel dan XL. Namun, Indosat menjual frekuensi ini sebagai Internet Broadband melalui anak usahanya IM2. Sedangkan IM2 dilaporkan tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan pada frekuensi tersebut. Sehingga dianggap tidak berhak memanfaatkan jalur tersebut.


IM2 juga tidak memiliki izin penyelenggara 3G karena izin penyelenggara dimiliki Indosat. Kejaksaan menilai IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah memanfaatkan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G tanpa izin resmi dari pemerintah. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 1,3 triliun. Indosat dan IM2 akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korporasi.


Advertising
Advertising

Ridwan F. Karsa seusai diperiksa Senin lalu menegaskan IM2 tidak pernah terlibat langsung dalam penggunaan jaringan frekuensi 3G yang diperoleh induk perusahaannya. Sehingga semua bentuk penggunaan jaringan masih tetap berada pada Indosat."Kami hanya sebagai internet service provider. Jadi menghubungkan melalui internet di luar," ujar dia.


Dia juga heran dengan tindakan Kejaksaan menganggap IM2 terlibat penggunaan frekuensi jaringan. “Itulah salahnya mereka,” ujar Andri Aslan, pengacara internal IM2 yang mendampingi Ridwan selama diperiksa. Ridwan mengatakan perusahaannya sedang meminta penjelasan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait tudingan Kejaksaan. "Semua yang kami lakukan sudah sesui koridor perundang-undangan."


TRI SUHARMAN
Terhangat:

Ridwan Kamil
| Razia Bobotoh Persib| Puncak HUT Jakarta| Penyaluran BLSM| Ribut Kabut Asap


Baca Juga:
Ada Caleg Bekas Model Porno dan Temperamental

Ayi Vivananda Bakal Gugat Hasil Pilkada Bandung

Soal Asap, SBY Sesalkan Komentar Anak Buahnya

Pernikahan Darin-Luthfi Tak Tercatat di KUA

Alasan Darin Mumtazah Mangkir dari Panggilan KPK

Gadis Berwajah Nenek-nenek Ini Jalani Operasi



Berita terkait

Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

9 hari lalu

Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan layanan koneksi Starlink lebih dibutuhkan di daerah yang terisolir dan minim jaringan internet.

Baca Selengkapnya

Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

22 hari lalu

Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.

Baca Selengkapnya

Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

26 hari lalu

Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tony Blair Institute for Global Change bekerja sama antisipasi kejahatan Artificial Intelligence.

Baca Selengkapnya

Target Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu

30 Januari 2024

Target Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu

Link Net masih mempelajari potensi penerapan internet minimal 100 Mbps. Butuh penyesuaian infrastruktur dan harga.

Baca Selengkapnya

Nezar Patria Sebut SE Etika Kecerdasan Artifisial Bisa Lengkapi Aturan yang Sudah Ada

20 Januari 2024

Nezar Patria Sebut SE Etika Kecerdasan Artifisial Bisa Lengkapi Aturan yang Sudah Ada

Nezar Patria mengatakan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial bisa melengkapi aturan-aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya

Kominfo Bahas Potensi Teknologi "BTS Terbang" di Indonesia, Apa Itu?

12 Januari 2024

Kominfo Bahas Potensi Teknologi "BTS Terbang" di Indonesia, Apa Itu?

Teknologi BTS itu diharapkan sebagai solusi untuk pemerataan akses telekomunikasi.

Baca Selengkapnya

Menteri Budi Arie Peringatkan X untuk Segera Memberantas Iklan Judi Online

10 Januari 2024

Menteri Budi Arie Peringatkan X untuk Segera Memberantas Iklan Judi Online

Teguran yang sama juga pernah disampaikan kepada Meta, pemilik Facebook dan Instagram untuk membersihkan iklan judi online.

Baca Selengkapnya

Budi Arie Sebut Pemerintah Sediakan Master Plan Percepatan Gov-Tech

4 Januari 2024

Budi Arie Sebut Pemerintah Sediakan Master Plan Percepatan Gov-Tech

Budi Arie sebut pemerintah menyediakan master plan atau perencanaan utama dan mock up percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional.

Baca Selengkapnya

Kominfo Rilis Surat Edaran Etika AI: Tunduk pada UU ITE dan UU PDP

23 Desember 2023

Kominfo Rilis Surat Edaran Etika AI: Tunduk pada UU ITE dan UU PDP

Dalam surat edaran ini, terdapat beberapa poin kebijakan. Diantaranya nilai etika AI.

Baca Selengkapnya

Starlink Belum Dapat Izin di Indonesia, Budi Arie: Bukan Soal Elon Musk Dukung Israel

1 Desember 2023

Starlink Belum Dapat Izin di Indonesia, Budi Arie: Bukan Soal Elon Musk Dukung Israel

Budi Arie Setiadi menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang belum memberikan izin untuk Starlink menjadi penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya