TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Government Watch (Gowa) Farid Faqih mendesak presiden mengeluarkan ijin pemeriksaan Menteri Agama, Said Agil Al Munawar, terkait kasus korupsi haji di Departemen Agama."Besok pagi kita akan kirim surat ke Presiden Megawati agar ijin keluar, karena polisi menghadapi hambatan memeriksa Menteri Agama," kata Farid kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (7/10).Hari ini, Farid Faqih, datang ke Mabes Polri menanyakan perkembangan pemeriksaan Menteri Agama, dan dijelaskan polisi bahwa pihaknya menghadapi hambatan karena ijin dari Presiden belum keluar. Sedangkan, pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, mulai jajaran Humas sampai Dirjen, sudah dimintai keterangan. "Kami (Gowa) berharap, pada masa akhir jabatan Megawati untuk memberikan ijin memeriksa Menteri Agama. Jika tidak, pekerjaan rumah pertama untuk presiden baru, untuk membersihkan korupsi di Departemen Agama," kata Farid.Dalam pertemuan Gowa dengan Polri, pihaknya juga menyampaikan bukti baru adanya penggelembungan pada pengadaan pondokan haji, sebesar 150 Real per jamaah. Jika ada 205.000 jemaah haji, maka untuk pengadaan pondokan saja, negara dirugikan 30.750.000 Real atau sekitar Rp 77 juta. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan tim Gowa, dana penggelembungan itu, salah satunya diterima adik Menteri Agama, inisial SA, yang saat ini menjadi pejabat Pemda DKI di wilayah Kebayoran Lama. "Ada contoh tanda terima SA, setiap tahunnya menerima fee," kata Farid. Martha Warta - Tempo