TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi, Kamis (7/10), pukul 15.00 WIB melaporkan lima media ke Dewan Pers, berkaitan dengan pemberitaan yang merugikannya. Lima media tersebut adalah Majalah TRUST edisi 52 tahun 2 tanggal 27 September-3 Oktober 2004, Harian Nusa edisi 24 September 2004, Harian Reporter edisi 238/tahun I tanggal 28 September 2004, Harian Rakyat Merdeka edisi Jumat 24 September 2004 dan Harian Indopos edisi Selasa 28 September 2004. "Saya melaporkan kasus ini sebagai pembelajaraan pada dunia pers Indonesia," kata Laksamana kepada usai melapor ke Dewan Pers. Erwinda - Tempo
Berita terkait
Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers
8 jam lalu
Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.
Baca SelengkapnyaDraf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik
10 jam lalu
Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran
Baca SelengkapnyaTanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers
22 jam lalu
RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.
Baca SelengkapnyaHujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers
1 hari lalu
Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.
Baca SelengkapnyaKomunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain
1 hari lalu
Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?
Baca SelengkapnyaDewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya
2 hari lalu
Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers
2 hari lalu
DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran
2 hari lalu
DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya
2 hari lalu
Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Sebut RUU Penyiaran Tak Sesuai Hak Warga Negara: Bikin Tak Merdeka
2 hari lalu
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan draf RUU Penyiaran tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
