TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Akbar Insan Prima, perusahaan jasa penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang mengirimkan Istiqomah binti Mishad dan Casingkem binti Astin, dua TKW yang pernah menjadi sandera di Irak, dicabut izin operasinya (SIUP) hingga pihaknya mengakui perbuatannya. "Sudah saya cabut SIUP-nya tadi," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea kepada Tempo di Jakarta, Kamis (7/10). Selain mencabut izin operasi, Jacob juga akan memanggil pimpinan perusahaan itu, yaitu Hasan Saleh Alwi. Tapi, Jacob belum memikirkan sanksi untuk PT Akbar Insan Prima, karena belum jelas benar duduk persoalannya. Jika memang terbukti melanggar, perusahaan tersebut bisa terkena denda Rp 2-5 miliar atau ancaman penjara 2-5 tahun seperti yang diatur dalam UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPILN). "Kita lihat nanti," kata dia.Selain itu Jacob meminta maaf kepada dua PJTKI lainnya, yaitu PT Sabrina Paramitha dan PT Asammi Ananda Mandiri. Menurut informasi yang sampai ke meja Menteri, kedua perusahaan tersebut lah yang semulai dianggap sebagai penyalur dua buruh migran yang disandera, sehingga Menteri memerintahkan jajarannya untuk mencabut sementara SIUP mereka. Namun belakangan diketahui informasi tersebut tidak benar. Sementara itu, ketika dikonfirmasi ke PT Akbar Insan Prima, pihaknya mengaku belum mengetahui perintah pencabutan SIUP dari Menteri. Perusahaan tersebut menegaskan, mereka tidak pernah memberangkatkan kedua TKI eks-sandera ke Irak. "Kami merasa dirugikan karena tuduhan itu," ujar Deri, staf administrasi ketika dihubungi Tempo melalui sambungan telepon. Deri menilai ada kemungkinan oknum tertentu menggunakan nama perusahaan tersebut untuk memberangkatkan Istiqomah dan Casingkem. Pimpinan perusahaan sendiri tidak bisa dihubungi karena sedang rapat di Ciloto, di kawasan Puncak, Jawa Barat.Rina Rachmawati - Tempo