Kejaksaan Sidik Korupsi Jamkesmas di RS Islam

Reporter

Rabu, 19 Juni 2013 19:58 WIB

Aksi unjuk rasa diskriminasi pelayanan rumah sakit terhadap pasien miskin pemegang jamkesmas. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Kediri - Kejaksaan Negeri Kediri, Jawa Timur terus menelusuri penyimpangan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Islam Al Arafah. Saat ini ketua Yayasan Haji Al-Arafah, Nuryasin, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kediri Sundaya mengatakan penyidikan kasus penyimpangan Jamkesmas yang dilakukan pengurus Yayasan Haji Al Arafah sudah hampir rampung. Kejaksaan telah menetapkan Nuryasin sebagai tersangka. "Sementara baru satu orang tersangka saja," kata Sundaya kepada Tempo, Rabu 19 Juni 2013.

Nuryasin dianggap bertanggungjawab atas dana Jamkesmas sebesari Rp 400 juta pada 2012 yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Dana untuk biaya pengobatan warga miskin ini justru dipakai untuk kepentingan lain. Meski proses pencairan itu melibatkan sekretaris yayasan dan direktur rumah sakit, namun penanggungjawab pencairan itu adalah Nuryasin. Akibatnya, Kementerian Kesehatan langsung memblokir rekening Jamkesmas di rumah sakit itu dan tetap mewajibkan melayani pasien miskin dengan dana sendiri.

Kejaksaan masih memfokuskan penyidikan ini pada pencairan ilegal sebesar Rp 400 juta tersebut. Sementara beredar informasi bahwa pencairan serupa pernah dilakukan yayasan pada 2011 dengan nilai yang lebih besar, yakni Rp 600 juta. "Kami akan dalami juga kabar itu," kata Sundaya.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan, Nuryasin tak bisa ditemui. Pria yang tinggal di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto ini beberapa kali menolak menemui Tempo yang berkunjung ke rumahnya dengan alasan pergi.

Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia RSI Al-Arafah Estin Tusyana berharap proses hukum ini membawa kebaikan pada manajemen rumah sakit yang amburadul. Menurut dia sikap pengurus yayasan yang tak profesional itu telah membawa bencana bagi ratusan karyawan yang dirumahkan. Para dokter di rumah sakit itu ramai-ramai mengundurkan diri setelah gaji mereka tak dibayarkan. "Kami berharap rumah sakit ini kembali beroperasi secara sehat," katanya.

HARI TRI WASONO

Terhangat:EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:

Mereka Tertolong dengan KJS ala Jokowi-Ahok

Habis 'PRJ Monas', Tercecerlah Sampah

Ahok Akuisisi PPD untuk Hilangkan Sistem Setoran

Berita terkait

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

1 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

3 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

8 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

11 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

16 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

19 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

21 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

25 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

25 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

35 hari lalu

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.

Baca Selengkapnya