TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 124 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan perubahan Tata Tertib (tatib) MPR hasil Keputusan MPR No.7 tahun 2004. "Bersama ini kami lampirkan tanda tangan pengusul, penjelasan usul perubahan dan naskah lengkap usulan perubahan tatib," ujar anggota DPD dalam Rapat Paripurna di gedung MPR/DPR Sabtu (2/10). Ia menambahkan, lampiran yang diajukan untuk memenuhi Pasal 100 ayat (1) dan (2) Tap MPR No.7 Tahun 2004. Menanggapi usulan tersebut, anggota dari Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung. Namun ia meminta Rapat Paripurna anggota MPR/DPR tidak ditunda. Akhirnya pimpinan sementara Rapat Paripurna, Agung Laksono memutuskan untuk menunda rapat hingga pukul 14.00 WIB. "Kami mengusulkan untuk ditunda guna memberi kesempatan kepada pimpinan sementara, anggota DPR dan anggota DPD untuk membahas usulan tersebut," kata Agung. Tepat pukul 10.50 WIB sidang yang berlangsung selama 15 menit akhirnya ditunda. Rapat Paripurna hari ini dihadiri 420 orang anggota dari 675 jumlah seluruh anggota MPR/DPR. Rapat dipimpin Ketua DPR 2004-2009 Agung Laksono dan Ketua DPD 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita.Faisal - Tempo
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
13 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
23 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaBertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
5 hari lalu
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
