Gabungan Partai Pendukung SBY Sepakat Mencalonkan Wakil dari PPP

Reporter

Editor

Jumat, 1 Oktober 2004 13:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai-partai pendukung Yudhoyono sepakat mendukung pencalonan wakil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam bursa pimpinan DPR. Dukungan ini sudah jelas diberikan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut salah satu ketua PKB AS Hikam, ada dua alternatif calon dari PPP yang akan berebut kursi ketua dengan koalisi kebangsaan. Yakni, Endin Sofiehara atau Arif Mudatsir. Sedangkan, PKB akan dicalonkan dalam satu paket dengan Endin sebagai wakil ketua, yakni Ali Maskur Musa. Menurut Hikam, partai sudah positif mencalonkan Ali Maskur Musa sebagai wakil ketua DPR. PKB akan berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, PPP, dan Partai Bulan Bintang. Sedangkan calon yang akan diajukan dari PKB sebagai wakil ketua MPR adalah KH. Yusuf Muhammad. Ditemui secara terpisah, Wakil Sekjen PAN Muhammad Najip menjelaskan, komunikasi diantara koalisi kerakyatan yang mendukung SBY-Kalla makin mengkristal dan makin bulat. Pencalonan ketua DPR dari PPP dikatakannya, merupakan skenario yang dominan. "Kita dikatakan dominan karena yang lain peluangnya kecil," kata Najip. Usai pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR dan DPR, Jumat (1/10).Najip mengaku semula PAN dan partai-partai yang tergabung dalam koalisi rakyat mencalonkan Hatta Rajasa sebagai ketua DPR. Karena itulah, Hatta sejak awal sudah didorong memimpin komunikasi antar partai pendukung. Namun, PAN memiliki kebijakan sendiri dan akan memutuskan apakah Hatta duduk dilegislatif atau eksekutif. Najip yakin, koalisi kerakyatan ini mampu mengalahkan koalisi kebangsan setelah PPP memutuskan bergabung. Keyakinan ini didasari atas suasana batin di Partai Golkar dan PDIP, yang menurut dia tidak percaya diri karena menyimpan persoalan internal. "Tidak ada jaminan mereka akan solid," kata Najip. Kondisi itulah, menurut dia, yang menyebabkan PPP merasa aman bergabung dengan koalisi kerakyatan. Sekjen Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, partainya sudah mengajukan wakil ketua DPR yakni Ernest Evert Mangindaan. Partai, kata dia, juga akan mendukung calon dari PPP Sebagai ketua DPR yang akan dicalonkan sebagai satu paket bersama PKB dan PAN. Istiqomatul Hayati - Tempo

Berita terkait

PAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo

1 jam lalu

PAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo

Politikus PAN Eko Hendro Purnomo atau beken sebagai komedian Eko Patrio tengah disiapkan partainya untuk membantu kabinet Prabowo Subianto. Alasannya?

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

14 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

1 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

4 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya