TEMPO.CO , Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan tim khusus untuk mempercepat pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi. Tim yang berangkat kemarin sore dipimpin langsung Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.
"Mudah-mudahan dengan koordinasi lebih baik antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat lebih optimal dan efektif," kata juru bicara presiden, Julian Aldian Pasha di Kantor Presiden, Selasa, 11 Juni 2013.
Presiden SBY sudah mendapat informasi jumlah warga negara Indonesia yang mengajukan SPLP di KJRI Jeddah mencapai 40 ribu orang. Presiden sudah memerintahkan penanganan WNI yang overstay di Arab Saudi berlangsung lebih cepat dan baik. "Presiden menyesalkan insiden kemarin, karena sepatutnya tidak akan terjadi bila ada antisipasi," kata Julian.
Selain mengirimkan tim khusus, menurut Julian, SBY telah memerintahkan loket penanganan SPLP di titik atau pos lain, selain KJRI Jeddah. Solusi ini menjadi upaya sementara mengatasi jumlah WNI yang membludak dalam pengajuan SPLP.
"Kemenlu sudah melihat, salah satu kesulitan kita tidak bisa tertangani karena kekurangan jumlah personil di KBRI atau KJRI Jeddah,” kata dia. “Ini semua sudah ditinjau apa yang menyebabkan itu.” (Baca juga: Korban Tewas Rusuh KJRI Jeddah Dimakamkan di Saudi)
FRANSISCO ROSARIANS
Terhangat: EDSUS Aksi Alay | Priyo Budi Santoso | Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas
KESRA Terkait
Pasca-Rusuh, Loket Pemutihan KJRI Jeddah Ditambah
Muhaimin : Info KJRI Jeddah Rusuh Berlebihan
Pemicu Pembakaran KJRI
Berita terkait
Belasan Pekerja Migran Non-Prosedural Ditemukan di Pulau Kosong Batam, Sempat Kabur ke Hutan
5 jam lalu
Ada indikasi tekong dan agen pengurus sengaja menelantarkan para pekerja migran non-prosedural itu di Tanjung Acang, Batam untuk menghindari petugas.
Baca SelengkapnyaIni Perkiraan Gaji TKI di Jepang dan Rincian Upah Minimumnya
6 hari lalu
Berikut ini perkiraan gaji TKI di Jepang berdasarkan UMR masing-masing prefektur serta untuk pemagang. Ketahui informasinya sebelum mendaftar.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas
7 hari lalu
Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal
Baca SelengkapnyaDemokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY
12 hari lalu
Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.
Baca SelengkapnyaPemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
33 hari lalu
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Baca SelengkapnyaDepartemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
19 Februari 2024
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI
2 Februari 2024
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaMigrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru
2 Februari 2024
Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker
25 Januari 2024
Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini
19 Januari 2024
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong
Baca Selengkapnya