TEMPO Interaktif, Surabaya: Sebanyak 103 penyimpangan praktik peradilan ditemukan di Surabaya, Malang dan Jember dari Juli-Agustus 2004 ini. Temuan ini diungkapkan tiga lembaga yang melakukan monitoring atas praktik peradilan, yaitu JPPS (Jaringan Pematau Peradilan Surabaya), JPPM (Jaringan Pemantau Peradilan Malang) dan MP3 (Masyarakat Pemantau Penyimpangan Peradilan) Jember.Temuan hasil pengawasan ini, dibahas dalam pelatihan advokasi "Menggalang Kekuatan untuk Proses Reformasi Peradilan" di Hotel Sahid Surabaya, yang berlangsung sejak Minggu (26/9) hingga Rabu (29/9). Mantan Ketua YLBHI Bambang Widjojanto menjadi pembicara dalam pelatihan yang digelar YPSDI (Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia) dan Partnership for Government Reform in Indonesia-UNDP ini.Ada beberapa kategori penyimpangan yang terjadi dalam praktik peradilan, mulai dari penyimpangan administrasi dan keuangan, penyimpangan waktu, penyimpangan penerapan hukum acara dan hukum materiil. Ditemukan juga penyimpangan karena intervensi pihak lain yang mengakibatkan terjadinya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Jenis-jenis penyimpangan itu, misalnya, pemeriksaan hanya dilakukan oleh satu orang hakim, terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, dua orang saksi dipanggil dan diperiksa bersamaan di hadapan hakim. Ditemukan pula, majelis hakim tidak lengkap, sidang dibuka tanpa pembacaan keterangan sidang, dan panitera ketika dalam persidangan berbincang-bincang dengan orang di luar persidangan.Sekretaris Eksekutif YPSDI, Yudi Taqdir Burhan mengatakan, kondisi ini mencerminkan tidak pernah terselesaikannya korupsi di lembaga peradilan. Karena itu, kata dia, perlu sebuah gerakan memantau peradilan. Gerakan rakyat ini ditujukan untuk mengawasi jelannya peradilan."Kita perlu mendorong terjadinya sistem penanganan perkara yang menjamin akses publik. Pengawasan ini bersifat transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita juga harus mendorong penegakan hukum yang berasas cepat dan murah," katanya. Sunudyantoro - Tempo