TEMPO Interaktif, Jakarta: Rapat panitia pelantikan anggota DPR/MPR RI masa jabatan 2004 - 2009, belum menyepakati teknis pelantikan anggota MPR. Sempitnya batasan waktu dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) menyebabkan persoalan itu muncul. "Agar sesuai Undang-Undang Susduk, KPU akan membicarakannya dengan pimpinan partai," kata Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin seusai rapat panitia di Kantor KPU, Jakarta (28/9). Nazaruddin menjelaskan, dari rapat bersama Sekretariat Jenderal DPR/MPR ini, disepakati pembentukan tim kecil beranggotakan wakil ketua KPU Ramlan Surbakti, Sekjen KPU Safder A Yusacc dan Sekjen DPR dan MPR. Tim kecil ini akan merumuskan teknik pelantikan MPR. Sebelumnya Ramlan mengusulkan, setelah pemilihan Ketua DPR dan Ketua DPD, dilakukan pelantikan MPR. Namun persoalannya, berdasarkan Undang-Undang Susduk, pelantikan MPR dipimpin oleh Ketua Definitif MPR. Sedangkan, usai pelantikan anggota DPR dan DPD, Ketua dan Wakil Ketua MPR belum terpilih. "KPU mengantisipasi pemilihan ketua DPR yang berlarut-larut," kata Nazaruddin.Nazaruddin sendiri mengusulkan agar pelantikan tidak melampaui Undang-Undang Susduk, 1 Oktober 2004. "Persoalannya, sulit untuk menentukan pelantikan MPR akan dilakukan hari itu. Yang jelas kami harus berpegang pada Undang-Undang Susduk, jika terpaksa, baru mekanisme apa yang kita pakai, baru akan dibahas tim kecil," katanya.Purwanto/Isti - Tempo