Rumah terapung khas Kalbar untuk memberikan pelayanan kesehatan KB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalbar. ANTARA/Jessica Wuysang
TEMPO.CO, Gorontalo -Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit distribusi alat kontrasepsi. Menurut Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BNN, Julianto Witjaksono, banyak alat kontrasepsi yang semestinya gratis untuk warga miskin diperjualbelikan dan tidak tepat sasaran.
"Kami ingin clear, ingin tepat sasaran," kata Julianto, Rabu, 4 Juni 2013. Dia menuturkan, selama ini kontrol distribusi alat kontrasepsi merupakan wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Akibatnya, pusat tidak mampu mengawasi pendistribusian dan rentan tidak tepat sasaran. (Baca: terdakwa korupsi alat kontrasepsi divonis bersalah)
Julianto mengatakan, audit BPK yang sedang berlangsung ini harus segera dilaksanakan. Menghadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang tinggal enam bulan lagi, Julianto mengatakan, wewenang BKKBN tak hanya di pusat saja. Berdasarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013, tanggung jawab BKKBN menjamin setiap paket kontrasepsi sampai di klinik.
"Jadi harus turun lagi, tidak hanya kabupaten, tapi desa, service harus sampai desa," tutur Julianto. Dia menuturkan alat kontrasepsi harus tepat sasaran sesuai dengan nama dan alamat penerima bantuan.
Selama ini pemerintah pusat menyediakan paket kontrasepsi untuk warga miskin melebihi jumlah yang dibutuhkan. Ini untuk mencegah kekurangan akibat salah sasaran. Populasi warga miskin yang di-cover pemerintah mencapai 11 persen penduduk Indonesia, sedangkan alat yang disediakan mencapai 30 persen.
Agar tepat sasaran sampai kelurahan di era BPJS nanti, Julianto mengatakan akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk pendistribusiannya. "Misalnya dengan Unilever atau Coca Cola yang bisa masuk sampai kampung," ucap dia. Dia mengatakan ada management fee yang akan diberikan kepada pihak swasta.
"Nanti akan dibuka tender setelah audit BPK keluar," ucap Julianto. Dia juga akan meminta rekomendasi kepada BPK untuk skema pendistribusian yang efektif dan tepat sasaran.
Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas
47 hari lalu
Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas
Direktur Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 12 provinsi masuk dalam program pengendalian stunting nasional.
BKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024
16 Desember 2023
BKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) telah membuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.
