TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Pertahanan, Letnan Jenderal Subekti, mengatakan saat ini potensi ancaman perang dari luar negeri sudah banyak bergeser. Dia meyakini ancaman perang sudah sangat kecil kemungkinannya. "Ancaman perang beralih secara nonfisik atau disebut perang cyber, ini tren baru," kata Subekti di kampus Unhan, jalan Kenari, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Mei 2013.
Negara-negara kuat, dia melanjutkan, sudah tidak perlu repot-repot mengerahkan kekuatan militer penuh untuk menghancurkan negara musuh. Cukup menggunakan smart power untuk menyerang sendi-sendi vital negara musuh seperti ideologi, hingga sosial budaya. "Cara menyerang bisa melalui media sosial, internet, atau teknologi informasi lain," kata dia.
Subekti mengklaim, saat ini Indonesia sudah siap menghadapi ancaman perang 'cyber'. Salah satu bukti, Kementerian Pertahanan sudah punya badan anti perang 'cyber' untuk melindungi data-data strategis. Pemerintah juga sudah punya skema perlindungan ideologi dan sosial budaya dari ancaman laten perang 'cyber' negara lain. "Kami juga segera punya badan nasional perang 'cyber', untuk semakin memperkuat diri."
Mantan Pangdam VI/Mulawarman ini menambahkan Indonesia sudah beberapa kali mendapat ancaman perang 'cyber'. Sebagai contoh, ada upaya pembelokan ideologi negara, provokasi konflik sosial budaya masyarakat Indonesia, hingga masuknya berita, foto dan konten porno yang mengancam moral bangsa. Namun saat disinggung asal-muasal negara pengirim serangan nonfisik ini, Subekti bungkam.
INDRA WIJAYA
Topik terhangat:
Tarif Baru KRL | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha Fathanah
Berita lainnya:
Hubungan Ahmad Dhani dan Mulan Mulai Terbuka
Cara KPK Sindir Darin Mumtazah
Jokowi Bisa Miliki Bass Metallica, Asalkan...
Bebi Romeo Masih Terbawa X Factor Indonesia
Berita terkait
Kopassus Buka Ekspedisi NKRI 2017, Pendaftaran Secara Daring
22 Mei 2017
Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat kembali membuka pendaftaran calon peserta Ekspedisi NKRI 2017.
Baca SelengkapnyaKonflik Papua, Ray Rangkuti Minta Peran TNI Dibatasi
5 Oktober 2016
Seharusnya TNI tidak dapat turun tangan dalam mengatasi konflik di tanah tersebut.
Baca SelengkapnyaIni Kata Kapolri tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua
25 April 2016
Ada dua cara penyelesaian: pertama, dengan pendekatan politis; dan kedua, dengan pendekatan hukum.
Baca SelengkapnyaBIN Sebut 20 Penembakan di Papua Selama 2015
9 Februari 2016
Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tegas tetap harus ada.
Baca SelengkapnyaPenyerangan Polsek Sinak, TNI AD Tingkatkan Kewaspadaan
28 Desember 2015
TNI Angkatan Darat juga menyiagakan intelijen untuk pencegahan dini serangan lanjutan.
Baca SelengkapnyaKenapa Kasus Kekerasan Militeristik Terus Menguat di Papua?
7 September 2015
Menurut Komnas HAM, hampir setiap minggu terjadi kasus kekerasan di Papua.
Baca SelengkapnyaMahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Papua
4 September 2015
Para mahasiswa yang berdemo mengingatkan Jokowi kalau jumlah rakyat Papua yang terbunuh sejak 1 Mei 1963 mencapai 500 ribu jiwa.
Baca SelengkapnyaTNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga
28 Agustus 2015
Penembakan itu dilakukan dua pemuda mabuk yang belakangan diketahui anggota TNI di Mimika
Baca SelengkapnyaAnak-anak Papua Akan Disekolahkan di Bandung
14 Agustus 2015
Staf Khusus Presiden Jokowi untuk urusan Papua ingin memboyong anak-anak Papua belajar sampai sarjana di Bandung.
Baca SelengkapnyaKSAD: Kodam Baru di Papua Selesai Januari 2016
30 Mei 2015
Nama Kodam baru di Papua belum ditentukan. Penetapan nama diserahkan pada masyarakat Papua.
Baca Selengkapnya