TEMPO Interaktif, Banten: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten akhirnya mengirimkan surat izin ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa dua dari tiga mantan pimpinan DPRD Banten periode 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus korupsi dana perumahan senilai Rp 10,5 miliar. Ketiga tersangka tersebut adalah, mantan Ketua DPRD Banten Dhramono K Lawi dari PDI Perjuangan dan dua mantan Wakil Ketua DPRD yaitu Muslim Djamaludin dari Golkar dan Mofrodi Muchsin dari Partai Persatuan Pembangunan.Dharmono K Lawi dan Mufrodi Muchsin saat ini, terpilih kembali sebagai anggota dewan. Dharmono terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009, sedangkan Mufrodi Muchsin juga terpilih lagi menjadi anggota DPRD Banten."Kami memerlukan izin untuk memeriksa kedua tersangka ini karena mereka masih menjadi anggota dewan. Sedangkan untuk memeriksa tersangka lainnnya yakni, Muslim Djamaludin tidak diperlukan izin lagi," kata Kepala seksi penerangan hukum (Kasipenkum) Kejati Banten, Parwoto, Rabu (22/9).Parwoto mengatakan, ditetapkannya ketiga nama tersangka tersebut, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang terdiri dari beberapa anggota panitia anggaran DPRD Banten dan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Banten. Sebelumnya, ketiga orang itu dinilai bertanggungjawab secara keseluruhan atas pencairan dana perumahan senilai Rp 10,5 miliar. "Ketiga tersangka ini yang mengajukan dan menandatangani surat permintaan dana perumahan ke Pemda Banten," katanya.Kejati juga menemukan bukti, ketiga tersangka ini, menerima dana perumahan berlipat ganda dari Sekretaris DPRD Banten. "Selain menerima dana perumahan Rp 130 juta per orang, mereka ternyata juga mengambil lagi dana lebih sebesar Rp 250 juta dari Sekwan. Ini artinya, mereka menerima dana lebih banyak dari pada para anggota DPRD lainnya," kata Parwoto.Selain itu, khusus untuk Dharmono K Lawi, selain menerima dana perumahan, juga mendapat dana perawatan rumah dinas sebesar Rp 60 juta per tahun. Dana ini diterima sejak 2001 lalu.Dijelaskan Parwoto, sekitar Maret 2003, DPRD Banten mengajukan permintaan bantuan dana untuk perumahan sebesar Rp 10,5 miliar ke Pemeintah Provinsi Banten. Berdasarkan permintaan ini, kata Parwoto, selang sebulan kemudian, Gubernur Banten Djoko Munandar membalas surat permohonan tersebut dengan mengajukan permohonan persetujuan pengeluaran dana di tidak terduga di Pos Bencana Alam APBD Banten.Surat permohonan Gubernur bernomor 406/KEU-437/2003 ini kemudian dijawab tiga pimpinan dewan dengan surat bernomor 162.4/DPRD-172/IV/2003 pada 14 April 2003. Surat yang ditanda tangani Dharmono K Lawi, Mufrodi Muchsin dan Muslim Djamaludin, itu berisi persetujuan penggunaan dana bencana alam untuk dana perumahan DPRD Banten."Nah, dalam waktu sehari setelah keluarnya surat persetujuan itu dana sebesar Rp 10,5 miliar itu telah cair," katanya. Dia tidak menjelaskan secara terperinci soal bentuk pelanggaran yang dilakukan para tersangka berkaitan dnegan penerimaan dana perumahan tersebut. Hanya saja, pengusutan ini dilakukan kejaksaan tinggi setelah pihaknya mendapat tekanan dari sejumlah kalangan.Parwoto mengatakan, tindakan ketiga mantan pimpinan dewan itu jelas merupakan tindak pidana korupsi. Mereka akan dijerat Undang-undang No 20 tahun 2001 pengganti UU 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sementara itu, Muslim Djamaludin yang dihubungi terpisah mengatakan, apapun penetapan Kejati dia siap menghadapi. "Sebagai warga negara yang baik saya siap diperiksa," katanya.Muslim mengatakan, DPRD Banten sudah tiga tahun mempelajari dasar hukum pemberian dana perumahan itu. "Dan kalau banyak kalangan yang tidak setuju dengan keputusan ini, biar saja kita proses berdasarkan hukum," katanya. Faidil Akbar - Tempo