Heboh Penghargaan Toleransi, MUI Dukung SBY

Reporter

Editor

Muchamad Nafi

Selasa, 28 Mei 2013 17:08 WIB

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan (kiri), dan ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amien. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan apresiasi atas penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di New York, Amerika Serikat, 30 Mei besok.

Ketua MUI, Ma'ruf Amin menyatakan, pemberian penghargaan itu pada hakikatnya merupakan pengakuan kepada seluruh Indonesia. Terutama kepada para pemimpin agama yang telah berhasil membina dan menciptakan harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia.

"Itu bukan hanya untuk Presiden, tapi untuk kita semua," kata Ma'ruf, saat memberikan keterangan pers, di gedung MUI, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2013. "Majelis Ulama ikut merasa mendapatkan penghargaan itu."

Menurut Ma'ruf, kehidupan keagamaan di Indonesia sudah berjalan dengan sangat demokratis, penuh toleransi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Negara, ia menambahkan, telah memberikan perlindungan dan jaminan kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memeluk agama serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. "Hal itu sesuai dengan semangat yang tercantum dalam konstitusi negara," ujar Ma'ruf.

Ihwal pendirian tempat ibadah, Ma'ruf menyatakan, hal itu diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Adapun penyiaran agama ditata dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979.

Menurut Ma'ruf, peraturan-peraturan itu merupakan kesepakatan para pemimpin agama yang tergabung dalam majelis-majelis agama di Indonesia. Yakni MUI, Walubi, PGI, KWI, dan PHDI. "Pengaturan tersebut semata-mata untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap penduduk agar dapat menjalankan ajaran agamanya."

Kabar yang menyebut bahwa di Indonesia sulit mendirikan tempat ibadah, menurutnya, merupakan informasi yang sangat tendensius dan menyesatkan. "Hal itu tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada," ujarnya.

Menurut dia, data terakhir Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama menyebutkan bahwa pertumbuhana tempat ibadah di Indonesia dalam dua dekade terakhir cukup signifikan. Yakni agama Islam 64 persen, Katolik 133 persen, Protestan 155 persen, Hindu 300 persen, dan Buddha 400 persen.

Atas penghargaan yang bakal diterima SBY, Majelis Ulama Indonesia akan mengirimkan surat pernyataan dukungan ke Appeal of Conscience Foundation di New York. "Suratnya sudah kami siapkan dan hari ini juga kami kirimkan via email," ujar Ma'ruf. "Detik ini juga akan kami sampaikan ke Amerika."

Sebelumnya, rohaniawan Franz Magnis Suseno dan sejumlah kalangan secara terbuka mengajukan protes atas penghargaan untuk SBY ini. Franz Magnis mengirim surat keberatan ke Appeal of Conscience Foundation, lembaga yang menganugerahi hadiah tersebut

PRIHANDOKO


Terhangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat | Menkeu Baru | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha


Baca juga:

Anis Matta Disebut Terima Miliaran Rupiah
Dapatkan Agen, Joe Taslim Kalahkan Ribuan Aktor

Joe Taslim Dapat Bonus, Fast Furious Box Office

Interpelasi soal KJS, Jokowi: Bukan Masalah!

Berita terkait

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

4 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal

Baca Selengkapnya

Sekolah di Texas Dilaporkan ke Kementerian Pendidikan karena Diduga Diskriminasi Gender

8 hari lalu

Sekolah di Texas Dilaporkan ke Kementerian Pendidikan karena Diduga Diskriminasi Gender

Kementerian Pendidikan Amerika Serikat melakukan sebuah investigasi hak-hak sipil ke sebuah sekolah di setalah Texas

Baca Selengkapnya

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

9 hari lalu

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.

Baca Selengkapnya

Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

34 hari lalu

Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

Ada empat akar masalah Papua, yakni sejarah dan status politik, diskriminiasi, kekerasan dan pelanggaran HAM berat, dan kegagalan pembangunan.

Baca Selengkapnya

Asal Mula Hari Peduli Autisme Sedunia, Memahami Orang-orang dengan Spektrum Autisme

45 hari lalu

Asal Mula Hari Peduli Autisme Sedunia, Memahami Orang-orang dengan Spektrum Autisme

Hari Peduli Autisme Sedunia diperingati setiap 2 April untuk meningkatkan kesadaran tentang Gangguan Spektrum Autisme (ASD)

Baca Selengkapnya

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

49 hari lalu

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.

Baca Selengkapnya

Begini Ketentuan dan Bunyi Pasal Penistaan Agama yang Menjerat Panji Gumilang

52 hari lalu

Begini Ketentuan dan Bunyi Pasal Penistaan Agama yang Menjerat Panji Gumilang

Panji Gumilang dijerat Pasal Penodaan Agama, penghinaan terhadap agama di Indonesia masih mengacu pada Pasal 156a KUHP.

Baca Selengkapnya

Mangkrak 20 Tahun, Apa Itu RUU PPRT yang Belum Juga Disahkan DPR?

10 Maret 2024

Mangkrak 20 Tahun, Apa Itu RUU PPRT yang Belum Juga Disahkan DPR?

Dua dekade RUU Perindungan Pekerja Rumah Tangga mangkrak tidak disahkan. Ini penjelasan mengenai RUU PPRT.

Baca Selengkapnya

International Women's Day Jogja 2024, Srikandi UGM: Rebut Kembali Hak Perempuan yang Tidak Diperjuangkan Pejabat Negara

8 Maret 2024

International Women's Day Jogja 2024, Srikandi UGM: Rebut Kembali Hak Perempuan yang Tidak Diperjuangkan Pejabat Negara

Peringatan International Women's Day Jogja 2024, Ketua Divisi Aksi dan Propaganda Srikandi UGM sebut mengusung tema "Mari Kak Rebut Kembali!"

Baca Selengkapnya

Tentara Perempuan Ukraina Berperang di Dua Front: Melawan Rusia dan Diskriminasi di Militer

8 Maret 2024

Tentara Perempuan Ukraina Berperang di Dua Front: Melawan Rusia dan Diskriminasi di Militer

Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pada Oktober lalu bahwa hampir 43.000 tentara perempuan saat ini bertugas di militer.

Baca Selengkapnya