TEMPO Interaktif, Malang: Setelah Pemungutan suara Pemilu Presiden Putaran kedua selesai, Calon Presiden dari PDIP KH Hasyim Muzadi akan memimpin kembali Nadhatul Ulama (NU). "Mulai besok (Selasa, 21/9), saya akan kembali memimpin PBNU karena masa non-aktif saya sudah habis," kata Hasyim kepada wartawan di kediamannya di Kompleks Pondok Pesantren Al Hikam Kota Malang usai mencoblos di TPS 27, Keluarahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang (20/9). Menurut Hasyim, sesuai aturan, masa non-aktif sebagai Ketua umum PBNU karena mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden habis usai Pemilu Presiden Putaran II. Selasa (21/9), Hasyim akan melapor ke Rois Aam PBNU, KH Sahal Mahfud di Rembang untuk kembali menjalankan roda kepengurusan PBNU.Setelah memimpin PBNU kembali, Hasyim yang akan dikerjakan pertama kali adalah mempersiapkan Muktamar NU ke 31 di Solo, Jawa Tengah. Persiapan tersebut berupa rapat gabungan antara Rois Syuriah dan Tanfidiyah pada tanggal 29 September serta Rapat Pleno PBNU pada 8-9 Oktober. Menurut Hasyim, Muktamar yang akan diselenggarakan 28 Nopember-2 Desember harus disiapkan dengan baik karena merupakan Muktamar yang strategis. "Kita membangun NU ke depan, utamanya segi pendidikan, ekonomi kecil, kesehatan dan SDM," ujarnya.Selama ini, ungkap Hasyim, NU banyak ketinggalan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan SDM. "Terlalu berat ke politik praktis," katanya. Karena itu, NU harus dikembalikan ke masalah pengembangan masyarakat sipil. "Muktamar bisa dibilang sebagai take off NU baik secara nasional dan maupun international." Artinya, secara nasional NU dapat diterima semua komunitas, baik pemikiran dan perilaku kebangsaan. Sedangkan secara international, NU telah menjadi pemimpin dari muktamar ulama dan cendekiawan muslim sedunia. Dalam Muktamat nanti, ulama dunia dan para duta besar akan diundang dalam acara pembukaan. NU akan mengambil titik tengah dalam pergulatan barat-timur dalam pergulatan ideologi Islam. NU, ujar Hasyim, akan mengambil titik tengah dalam pergulatan barat-timur dalam pergulatan ideologi Islam. Posisi ini telah mendapat rekomendasi dari ulama Islam di negara-negara Timur Tengah, termasuk ulama garis keras. Bibin Bintariadi - Tempo