TEMPO Interaktif, Jakarta: Mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) bersama dengan BEM se-Indonesia melakukan pemantauan pemilihan presiden putaran kedua di 8 provinsi. Provinsi yang dipantau berada di Jawa, Sumatera Selatan dan Lampung. “Pemantauan ini difokuskan untuk pelaporan pada publik oleh mahasiswa,” ujar Wagiman, juru bicara P3I saat mengadakan Apel Siaga Mahasiswa Pantau Pemilu di kampus UI, Jl. Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (19/9) siang. Menurut Wagiman, jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dipantau 213 panitia dengan suara sekitar dua puluh juta atau sekitar 13% dari total suara yang ikut pemilu. Laporan di setiap PPK dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB melalui e-mail atau SMS oleh masing-masing kordinator daerah. Yang dipantau meliputi suara Mega-Hasyim, SBY-Kalla, abstain (tidak sah), kertas suara sisa dan total surat suara.Pemantauan dilakukan pada hari pelaksanaan pilres ditambah dua hari sesudahnya. Tim pemantau ini juga diminta untuk melaporkan kenetralan birokrasi dari pemerintah. Keterlibatan pemerintah dan aparat keamanan sekecil apapun harus dilaporkan. Termasuk juga perhitungan total suara dan tempat penyimpanan kotak suara. Sedangkan pengaduan masyarakat di PPK, PPS atau TPS harus dicatat dan dilaporkan secara berkala.Menurut Wagiman pemantauan ini baru pertama kali dilakukan karena sebelumnya P3I memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan dana untuk kegaitan ini tidak diperoleh dari tim sukses calon presiden manapun karena ada donatur tetap yang menyumbang untuk kegiatan ini. (Maria Ulfah)
Mahasiswi UMY Bunuh Diri Akibat Depresi, BEM UMY Soroti Hal Ini
3 Oktober 2023
Mahasiswi UMY Bunuh Diri Akibat Depresi, BEM UMY Soroti Hal Ini
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BEM KM UMY) menyoroti tewasnya mahasiswi SM, 18, yang diduga bunuh diri di asrama putri UMY Bantul pada Senin pagi 2 Oktober 2023.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.