TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mencatat 13 pelanggaran pidana dan perdata selama masa tiga hari penajaman visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari pantauan Panwaslu, pada masa 14-16 September 2004, itu tercatat sebelas pelanggaran administratif dan dua pelanggaran pidana yang dilakukan tim kampanye atau perorangan. "Kubu Megawati-Hasyim melakukan sembilan pelanggaran, sementara SBY-Kalla melakukan empat pelanggaran," kata Anggota Panwaslu, Rozy Munir di Jakarta, Jum'at (17/9). Panwaslu juga menemukan 17 pelanggaran lain yang terjadi selama masa prakampanye. Setelah Pemilu Presiden putaran pertama, menurut Munir, tim kampanye masing-masing kandidat lebih canggih menyiasati aturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye. Akibatnya, Panwaslu kesulitan menindak-lanjuti dugaan pelanggaran aturan pemilu. "Menjelang masa tenang ini, kami minta masyarakat waspada terhadap aksi money-politics, selebaran politik dan short message service (sms) yang kami perkirakan akan marak terjadi," kata Munir.Menurut Munir, kecilnya jumlah pelanggaran yang terekam Panwaslu tidak begitu menggema di masyarakat karena keputusan KPU nomor .48/2004 tentang kampanye penajaman visi dan misi baru keluar pada 8 September 2004. "Semua kegiatan yang secara akal sehat masuk kategori kampanye tidak dapat diproses karena ketiadaan aturan," katanya. Didik Supriyanto Anggota Panwaslu yang bertanggungjawab terhadap persoalan kampanye menambahkan, definisi kampanye yang bersifat akumulatif menjadi sebab minimnya kasus pelanggaran kampanye yang terungkap dan diproses selama masa pra kampanye dan penajaman visi misi. Dicontohkannya kasus yang tidak bisa ditangani karena persoalan pengertian kampanye yang harus kumulatif di Jawa Tengah. "Menurut pengakuan Akhsanul Minang, Anggota Panwaslu Jawa Tengah, kasus pembagian beasiswa di Kabupaten Ambarawa oleh tim SBY fans club setempat tidak dapat diproses karena tidak memenuhi kelima unsur kampanye secara akumulatif," kata Didik.Purwanto - Tempo