Dukung SBY, DPD PNBK Jateng Dibekukan

Reporter

Editor

Rabu, 15 September 2004 12:02 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang: Dinilai tidak tunduk pada keputusan partai, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) membekukan kepengurusan, struktur dan personalia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PNBK Jateng periode 2002-2005. Dalam surat pembekuan benomor SK 281/DPN- PNBK/KPTS/IX/2004, tertanggal 3 September yang langsung ditandatangani Ketua Umum PNBK, Erros Djarot dan Sekjen Suhardi Sudiro tersebut, PNBK Jateng dinilai tidak tunduk terhadap instruksi DPN, yang menyatakan PNBK bersikap netral dalam Pilpres putaran kedua nanti. Instruksi tersebut dilanggar sebagian besar fungsionaris PNBK Jateng yang masuk dalam tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.Ketua PDP PNBK Jateng, Suhardiyono saat dihubungiTempo, Rabu (15/9) membenarkan perihalpembekuan tersebut. Dia mengakui kalau sebagianfungsionaris PNBK Jateng dan DPC PNBK di Kabupaten/Kota di Jateng mayoritas mendukung SBY.Suhardiyono sendiri selain masuk dalam kepengurusanrelawan SBY di Jateng, juga menjadi Ketua ForumKoalisi Parpol Pendukung SBY yang beranggotakan 10Parpol. Namun dia menolak kalau keputusan mendukung pasangan SBY-Kalla dianggap tidak tunduk pada keputusan partai.Menurutnya, pada Pilpres putaran pertama, DPN PNBKmemutuskan mendukung Amien Rais. Setelah AmienRais gagal, pada Pilpres putaran kedua DPN PNBKmenginstruksikan bersikap netral, namun dalam memilih harus mendukung capres yang dapat memberikan perubahan. "Jadi keputusan para fungsionaris mendukungSBY adalah bentuk penterjemahan instruksi DPN , karenamenurut kami, SBY-lah Capres yang mampu melakukanperubahan," tegas Suhardiyono. Kecenderungan mendukungSBY menurutnya juga disampaikan oleh 70 persen DPCPNBK yang ada di Jateng.Terhadap keputusan tersebut, Suhardiyono mengaku kagetdan kecewa, karena DPN dinilai tidak memperhatikanaspirasi bawah. "Kalau modelnya instruksi dan pembekuan seperti ini, lebih baik (DPN) jangan mendirikan partai. Dirikan saja perusahaan," katanya. Dia juga menyayangkan keputusan DPN yang langsung membekukan tanpa didahului oleh teguran atau peringatan. Oleh karenanya, dalam waktu dekat DPD PNBK Jateng akanmelakukan klarifikasi atau hak jawab kepada DPN. Meski SK pembekuan tertangal 3 September, namunSuhardiyono mengaku baru menerima SK tersebut Selasamalam (14/9). Sebelumnya, pada tanggal 8 Septemberyang lalu dia mendapat kabar tersebut dari salahseorang fungsionaris DPN melalui pesan pendek (SMS).Sohirin - Tempo News Room

Berita terkait

Masih Adakah Kemungkinan Putaran Kedua Pilpres 2024? Ini Ketentuannya

15 Februari 2024

Masih Adakah Kemungkinan Putaran Kedua Pilpres 2024? Ini Ketentuannya

Melihat hasil quick count Pemilu 2024, masih adakah kemungkinan putaran kedua Pilpres 2024? Berikut ini penjelasan lengkap terkait ketentuannya.

Baca Selengkapnya

Begini Syarat Pilpres Dua Putaran dan Skenario Tahapannya

14 Februari 2024

Begini Syarat Pilpres Dua Putaran dan Skenario Tahapannya

Salah satu opsi yang mungkin terjadi dalam Pemilu Pilpres 2024 adalah pelaksanaan pemungutan suara dua putaran. Ini syarat pilpres dua putaran.

Baca Selengkapnya

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat

Baca Selengkapnya

Erdogan Menang tapi Pemilu Turki Tetap Dua Putaran

15 Mei 2023

Erdogan Menang tapi Pemilu Turki Tetap Dua Putaran

Baik Erdogan maupun pesaingnya Kemal Kilicdaroglu tidak mampu menyapu ambang 50% yang dibutuhkan untuk menghindari putaran kedua Pemilu Turki.

Baca Selengkapnya

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas

Baca Selengkapnya

Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol

Baca Selengkapnya

Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

19 Maret 2018

Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

Kasus dokumen palsu yang menjerat bakal calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih terus bergulir.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

12 Maret 2018

Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

Pada acara puncak Rapimnas Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono atau AHY mengajak generasi muda bergabung dengannya.

Baca Selengkapnya

AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

12 Maret 2018

AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan optimistis pidato politik AHY mampu mendorong elektabilitasnya sebagai pemimpin.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

12 Maret 2018

Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

Partai Demokrat menyatakan akan mengusung capres dan cawapres dalam pilpres 2019.

Baca Selengkapnya