TEMPO Interaktif, Semarang: Dinilai tidak tunduk pada keputusan partai, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) membekukan kepengurusan, struktur dan personalia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PNBK Jateng periode 2002-2005. Dalam surat pembekuan benomor SK 281/DPN- PNBK/KPTS/IX/2004, tertanggal 3 September yang langsung ditandatangani Ketua Umum PNBK, Erros Djarot dan Sekjen Suhardi Sudiro tersebut, PNBK Jateng dinilai tidak tunduk terhadap instruksi DPN, yang menyatakan PNBK bersikap netral dalam Pilpres putaran kedua nanti. Instruksi tersebut dilanggar sebagian besar fungsionaris PNBK Jateng yang masuk dalam tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.Ketua PDP PNBK Jateng, Suhardiyono saat dihubungiTempo, Rabu (15/9) membenarkan perihalpembekuan tersebut. Dia mengakui kalau sebagianfungsionaris PNBK Jateng dan DPC PNBK di Kabupaten/Kota di Jateng mayoritas mendukung SBY.Suhardiyono sendiri selain masuk dalam kepengurusanrelawan SBY di Jateng, juga menjadi Ketua ForumKoalisi Parpol Pendukung SBY yang beranggotakan 10Parpol. Namun dia menolak kalau keputusan mendukung pasangan SBY-Kalla dianggap tidak tunduk pada keputusan partai.Menurutnya, pada Pilpres putaran pertama, DPN PNBKmemutuskan mendukung Amien Rais. Setelah AmienRais gagal, pada Pilpres putaran kedua DPN PNBKmenginstruksikan bersikap netral, namun dalam memilih harus mendukung capres yang dapat memberikan perubahan. "Jadi keputusan para fungsionaris mendukungSBY adalah bentuk penterjemahan instruksi DPN , karenamenurut kami, SBY-lah Capres yang mampu melakukanperubahan," tegas Suhardiyono. Kecenderungan mendukungSBY menurutnya juga disampaikan oleh 70 persen DPCPNBK yang ada di Jateng.Terhadap keputusan tersebut, Suhardiyono mengaku kagetdan kecewa, karena DPN dinilai tidak memperhatikanaspirasi bawah. "Kalau modelnya instruksi dan pembekuan seperti ini, lebih baik (DPN) jangan mendirikan partai. Dirikan saja perusahaan," katanya. Dia juga menyayangkan keputusan DPN yang langsung membekukan tanpa didahului oleh teguran atau peringatan. Oleh karenanya, dalam waktu dekat DPD PNBK Jateng akanmelakukan klarifikasi atau hak jawab kepada DPN. Meski SK pembekuan tertangal 3 September, namunSuhardiyono mengaku baru menerima SK tersebut Selasamalam (14/9). Sebelumnya, pada tanggal 8 Septemberyang lalu dia mendapat kabar tersebut dari salahseorang fungsionaris DPN melalui pesan pendek (SMS).Sohirin - Tempo News Room