TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyatakan, dia secara pribadi mendukung keluarganya maju dalam bursa pencalonan legislatif dan DPD. "kalau yang duduk di legislatif dari keluarga, Banten akan mendapat keuntungan, karena ibu tidak harus cape-cape meloby, bahkan ibu bisa berkordinasi dan menyampaikan aspirasi dengan mudah, " kata Ratu Atut kepada Tempo Senin, 6 Mei 2013 petang.
Namun Ratu Atut membantah jika keluarganya maju dalam bursa calon anggota legislatif baik di tingkat provinsi dan pusat untuk Pemilu 2014 merupakan bagian dari politik dinasti. "Dinasti itu kerajaan, bisa menempatkan, mendudukan siapa saja untuk mengisi jabatan. Ini demokrasi, semua ditentukan oleh rakyat," ujar Atut.
Atut mengatakan, proses penempatan nomor urut dalam bursa calon anggota legislatif dari Partai Golkar menggunakan sistem skoring untuk penentuan nomor urut. Beberapa hal yang menjadi penilaian adalah gelar pendidikan, masa bakti di partai, pangkat dalam struktur organisasi partai, dan survei elektabilitas di daerah pemilihannya.
"Jadi bukan ibu yang menentukan, semua partai mempunyai mekanisme untuk menentukan seseorang menempati nomor urut 1 dalam bursa pencalonan," katanya.
Sebelumnya, Ratu Atut Chosiyah meminta semua pihak agar tidak mempersoalkan jika keluarganya maju dalam bursa calon anggota legislatif baik di tingkat provinsi dan pusat untuk Pemilu 2014. Alasannya, pencalonan keluarganya sebagai anggota legislatif maupun anggota DPD merupakan hak setiap warga negara atau hak asasi manusia.
"Itu hak asasi, siapapun masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mencalonkan menjadi apa saja, silahkan saja. Kenapa sih harus diributkan," kata Atut.
Atut menegaskan, dia sangat mendukung pencalonan legislatif keluarganya dalam pemilu 2014. "Sekali lagi ibu minta ini jangan dipersoalkan, yang penting yang bersangkutan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan masyarakat banten," ujarnya.
WASI'UL ULUM
Berita terkait
Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah
3 hari lalu
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
3 hari lalu
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024
3 hari lalu
Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12
7 hari lalu
Pernyataan Ketua KPU RI dinilai sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPenjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
8 hari lalu
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaCaleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang
15 hari lalu
Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.
Baca SelengkapnyaSengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg
18 hari lalu
Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.
Baca SelengkapnyaDemokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya
29 hari lalu
Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaPara Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti
50 hari lalu
Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?
Baca SelengkapnyaDeretan Caleg Kritis PDIP yang Gagal Lolos ke Senayan
56 hari lalu
Hasto mengatakan partainya akan pasang badan guna memperjuangkan para caleg kritis PDIP untuk tetap masuk menduduki kursi parlemen.
Baca Selengkapnya