Perbudakan Buruh, DPR Panggil Menteri Muhaimin

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 6 Mei 2013 15:48 WIB

Petugas kepolisian membawa barang bukti setelah menggerebek sebuah pabrik pembuatan alat dapur yang kerap menyiksa karyawannya di Sepatan, Tangerang, Banten, (3/5). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar terkait dengan perbudakan buruh di Tanggerang. DPR menilai perbudakan ini akibat kelalaian pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan.

"Ini betul-betul tidak bisa diterima akal sehat," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2013. Priyo tidak percaya, perbudakan masih terjadi di abad modern dan lokasinya tidak jauh dari Jakarta.

Penyekapan buruh pabrik panci di Tangerang, terkuak
setelah dua buruh, Andi Gunawan, 20 tahun, dan Junaidi, 22 tahun, melarikan diri. Keduanya sudah bekerja selama tiga bulan di perusahaan milik Yuki Irawan itu. Junaidi kabur pada 22 April 2013.

Sebelum lari, ia bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Bersama ke-25 buruh lainnya, Junaidi diangkut dari pabrik pembuatan panci di Sepatan ke pabrik pengolahan limbah aluminium di Dadap, Kosambi. Sekitar subuh, mereka berangkat dengan mobil boks yang dikunci dari luar.

Dari pukul 06.00-24.00, mereka bekerja di pabrik pengolahan limbah Dadap. Kala itulah Junaidi melompati tembok, menerobos semak-semak, lari ke jalan tol, dan menumpang kapal di Pelabuhan Merak, Banten, sampai di Lampung.

Priyo meminta pemilik pabrik diperiksa kesehatan kejiwaannya. Dia menganjurkan agar seusai masa reses DPR memanggil Menteri Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti persoalan ini. DPR akan memeriksa dan mencari fakta dalam kasus perbudakan ini.

Dia menjelaskan, kasus perbudakan ini mesti diusut tuntas. Priyo menyesalkan kasus ini muncul di tengah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kalangan buruh. "Ini benar-benar satu hal yang membuat kita sangat gundah," kata dia.

Priyo meminta semua pihak tidak lepas tangan dari kasus ini. Termasuk, apakah ada pembiaran dalam perbudakan ini. Dia khawatir kasus ini merupakan fenomena gunung es. Indonesia yang sedang dibangun justru masih ada praktik-praktik perbudakan.

WAYAN AGUS PURNOMO



Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia
| Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg


Baca juga:

Ini Motif Perbudakan Buruh Panci di Tangerang

Massa Bakar Al-Quran di Masjid Jemaat Ahmadiyah

Ini Kata Dubes Inggris Soal Kantor OPM di Oxford

Anwar Ibrahim Berkicau Menangkan Pemilu Malaysia

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

6 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

22 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

23 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

23 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya