TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan institusinya sudah mencegah buron kasus suap pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat, Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji, bepergian ke luar negeri.
"Sudah ada permintaan resmi (dari Kejaksaan Agung)," kata Amir, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 30 April 2013. Namun, Amir tak ingat waktu pasti pencegahan untuk Susno. "Kalau tidak salah sehari setelah kejadian di Bandung."
Menurut Amir, pencegahan Susno ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Adapun dasar pencegahan ini adalah Susno telah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). "Menghindar dari putusan pengadilan," ujar dia.
Pekan lalu, Susno menghindar dari proses eksekusi. (Lihat: Panas-Dingin Eksekusi Susno). Ia bersikeras menolak dieksekusi ketika puluhan jaksa mengepung rumahnya di Bandung, Jawa Barat. Tim eksekutor dari Kejati DKI dan Kejari Jakarta Selatan juga gagal membawa Susno ke Jakarta, setelah Polda Jabar memfasilitasi tempat eksekusi.
Kejaksaan belum juga bisa mengeksekusi Susno hingga kini. Susno terakhir terlacak oleh jaksa saat berlindung di kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat, Rabu lalu. Kamis dinihari lalu, Susno dikabarkan mengunjungi LPSK untuk meminta perlindungan. Namun, pihak LPSK membantahnya.
Di tengah pencarian oleh aparat, Susno tampil dalam video di YouTube yang diunggah pada Senin, 29 April 2013. Ia membeberkan latar belakang sikapnya terhadap eksekusi itu. Susno juga mengaku berada di daerah pemilihan I Jawa Barat. (Simak berita Susno Duadji di sini)
PRIHANDOKO
Topik terhangat:
Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional
Baca juga:
Edsus Sosialita Jakarta
Susno Minta Perlindungan Komnas HAM
Wamen Denny Minta Susno Menyerah
Jaksa Waspadai Pengawalan Bersenjata Susno
Di Persembunyian, Susno Punya Pengawal
Berita terkait
Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot
1 hari lalu
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mencopot jabatan Kepala Rutan Sukadana Azis Gunawan buntut narapidana kabur
Baca SelengkapnyaKemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel
10 hari lalu
Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.
Baca SelengkapnyaPemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
14 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaSyarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
15 hari lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaJadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
17 hari lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
18 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
18 hari lalu
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca SelengkapnyaKomitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual
18 hari lalu
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.
Baca SelengkapnyaMenkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
37 hari lalu
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
39 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya