TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Iman Sugema menyatakan iklan "Indonesia Sukses" yang ada di berbagai media merupakan akal-akalan statistik. "Statistiknya benar tapi menyesatkan (misleading)," katanya dalam acara diskusi bertema "Meningkatkan Kapasitas Produksi" di Jakarta, Selasa (7/9) siang. Iman mencontohkan poin kedua "Mega Fakta" yakni penerimaan negara dari pajak selama pemerintahan saat ini mengalami peningkatan spektakuler. Menurutnya, memang penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 770 triliun selama 3 tahun pemerintahan Mega dan rasio pajak meningkat menjadi 13,5 persen. "Akan tetapi pajak yang tinggi justru berasosiasi dengan pertumbuhan yang rendah," katanya. Iman menguraikan selama masa Orde Baru, "tax ratio" atau rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 7,4 persen. Akan tetapi saat itu pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen. Lalu ada jaman pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) rasio pajak mencapai 10,7 persen dari PDB. "Ketika itu pertumbuhan ekonomi menurun menjadi menjadi 4,8 persen," urainya. Sekarang, kata Iman, pada saat pemerintahan Megawati, ketika rasio pajak mencapai 13,5 persen, pertumbuhan ekonomi justru terus turun mencapai 4,2 persen. "Sekarang kalau anda ditanya mana yang lebih baik, pajak rendah dengan pertumbuhan tinggi atau pajak tinggi dengan pertumbuhan rendah tentu jawabnya lebih baik pajak rendah tetapi pertumbuhan tinggi," urainya. Yang lebih parah lagi, kata Iman, pajak yang tinggi dari rakyat itu tidak dikembalikan ke rakyat dalam bentuk investasi melalui anggaran pembangunan. Kenyataannya, anggaran pembangunan terus menurun dari level 8 persen dari APBN pada 1993 menjadi hanya 3 persen pada 2003. "Yang ada malah konsumsi pemerintah yang terus membesar," katanya. Pada 1999, konsumsi pemerintah mencapai 71,1 persen dari PDB dan terus meningkat sampai ke level 8,7 persen pada 2003. "Artinya pajak yang besar yang ditarik dari masyarakat itu tidak dikembalikan lagi ke rakyat lewat anggaran pembangunan tetapi justru untuk belanja pemerintah," katanya. Amal Ihsan — Tempo News Room