TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch, Rabu kemarin, sempat bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, dirinya sempat memaparkan sejumlah kejanggalan di depan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.
"Salah satunya ada perusahaan yang pengerjaannya mensubkontrakkan ke percetakan lain," kata Febri ketika dihubungi Kamis, 18 April 2013. Menurut dia, perusahaan tersebut hanya mengerjakan lembar soal ujian, sedangkan bagian jawaban dialihkan ke perusahaan lain. Perusahaan yang menjadi subkontrak ini bukan pemenang lelang lainnya.
Berdasarkan peraturan, menurut Febri, subkontrak dalam pekerjaan utama tidak dibolehkan. Ini seperti kasus Hambalang yang melibatkan sejumlah rekanan lain dalam pengerjaan. Baca: Ujian Akhir Nasional)
Febri juga menceritakan, ada sejumlah kejanggalan lain dalam proyek pengadaan naskah ujian sosial ini. "Misalnya, ada perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan mencetak, tapi dapat proyek," kata dia, lagi-lagi menolak menyebutkan perusahaannya. Ada juga data mengenai konflik kepentingan antarpejabat di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Febri, data kejanggalan yang disampaikan kepada lembaga negara antirasuah itu ada 10 jenis. Dia siap memberikan informasi jika menemukan data baru atau ketika KPK meminta tambahan. Dia yakin, saat ini tim investigasi KPK sedang bekerja untuk mengungkap kasus ini.
Anggaran ujian nasional tahun ini mencapai Rp 600 miliar untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) pada pertengahan April hingga pertengahan Mei mendatang. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 94,88 miliar untuk pengadaan naskah ujian nasional.
Berdasarkan jumlah paket naskah, ada enam perusahaan yang memenangkan tender. Untuk paket pertama, dimenangkan oleh PT Balebat Dedikasi Prima dengan penawaran Rp 12,95 miliar. Sedangkan paket kedua oleh PT Pura Barutama (Rp 14,56 miliar), paket ketiga digarap PT Ghalia Indonesia Printing (RP 22,489 miliar), paket keempat dikerjakan PT Jasuindotiga Perkasa (Rp 13,726 miliar), PT Karsa Wirautama berkewajiban pada paket lima (Rp 16.370 miliar), dan PT Temprina Media Grafika membuat paket enam (Rp 14,784 miliar)
SUNDARI
Topik Terhangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Kasus Cebongan
Baca juga:
EDISI KHUSUS Tipu-Tipu Jagad Maya
Sunah Rasul Hakim Setyabudi dan Gratifikasi Seks
Sopir Hakim Setyabudi Tak Tahu Suap Seks Bosnya
@SBYudhoyono Follow Artis-artis Ini
