Seorang pegawai dari dinas pendidikan Sulsel melakukan penyortiran paket bungkusan naskah soal-soal Ujian Nasional yang siap didistribusikan ke 24 kabupaten dan kota, di gudang penyimpanan soal di Makassar, Selasa (16/4). Tertundanya pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK dari Senin (15/4) menjadi Kamis (18/4) disebabkan adanya masalah percetakan sehingga pendistribusian lambat. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pihaknya mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan korupsi terhadap tender proyek pengadaan naskah ujian nasional.
“Kami sepakat sama-sama mengumpulkan bukti informasi,” kata Febri saat dihubungi, Rabu, 17 April 2013. Sejauh ini, baru terdapat bukti laporan kejanggalan tender yang mengarah kepada PT Ghalia Indonesia Printing. Padahal, pemenang tender percetakan dan distribusi naskah ujian nasional tahun ini berjumlah enam perusahaan.
Sebelumnya, KPK memanggil ICW dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terkait dengan dugaan korupsi dalam tender proyek pengadaan naskah ujian nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua lembaga tersebut menemui Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.
PT Ghalia sebenarnya bukan pemenang tender percetakan Paket 3 yang melayani pengadaan di 11 provinsi. Pemenang sebenarnya perusahaan percetakan yang juga memenangi tender di paket lain. Karena aturannya satu perusahaan hanya boleh mengerjakan satu paket proyek sehingga perusahaan tersebut melepas Paket 3.
“Kami menduga lima perusahaan lainnya juga bermasalah. Ada temuan di perusahaan lain yang kualifikasinya tidak memenuhi kelayakan,” ujar Febri. Namun, dia menolak menyebutkan nama perusahaan itu. Dia beralasan masih menguatkan bukti untuk dapat menyampaikan ke publik.
Koordinator Advokasi FITRA Ucok Sky Khadafi kepada Tempo mengatakan ada keganjilan hasil lelang dengan memenangkan PT Ghalia. Ghalia yang menawarkan harga lebih tinggi Rp 22,8 miliar justru menjadi pemenang tender. Perusahaan lainnya menawar lebih rendah, yakni PT Aneka Ilmu menawarkan Rp 17 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 21,1 miliar, dan PT Balebat Dedikasi Prima Rp 21,6 miliar.
