KPK Yakin Pemerasan Pajak Pargono Bukan Pertama
Jumat, 12 April 2013 21:12 WIB
Pargono Riyadi digiring petugas menuju rutan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, (10/4). KPK menetapkan Pargono sebagai tersangka pemerasan kepada wajib pajak. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus pemerasan pengusaha oleh pegawai pajak Pargono Riyadi. Komisi tidak menutup kemungkinan penyelidikan ini akan berkembang ke pihak lain. "Tidak menutup kemungkinan kasus ini melebar," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis, 11 April 2013. Menurut Johan, penyidik KPK mendapat informasi bahwa Pargono sering menerima duit dari wajib pajak . Tapi Johan menolak menyebut pihak mana yang sering diperas Pargono. Sementara itu, sumber Tempo menyebut, Pargono sebelumnya memang pernah menerima Rp 50 juta dari pihak lain. Penerimaan ini masih ditelusuri oleh KPK. Sebelumnya, KPK mengumumkan Pargono resmi menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap pengusaha otomotif Asep Hendro. Pargono disebut memeras Asep terkait kewajiban pajak perseorangan miliknya. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp 25 juta. Duit tersebut, merupakan bagian dari komitmen senilai Rp 125 juta. Dalam kasus ini, KPK juga menahan seseorang berinisial S. Berdasarkan informasi yang diperoleh, S merupakan Sudiarto, konsultan pajak. Pihak lainnya yang juga disebut adalah pengusaha otomotif Asep Hendro, beserta kurir suap Rukimin Tjahyanto, dan pegawai PT. Asep Hendro Racing Sport bernama Wawan. Pihak-pihak yang disebut namanya di atas telah dibebaskan oleh KPK kemarin.FEBRIANA FIRDAUS Berita Terpopuler: Pejabat DKI Mundur, Meninggalkan Jokowi Cara Pargono Memeras Asep Hendro DPRD Jakarta Tuding Jokowi Sebabkan Pejabat Mundur Pilihan 2014 Cuma Mega, Prabowo, dan Ical Di Hugo's Cafe, Deki Akrab dengan Anggota Kopassus
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 jam lalu
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 jam lalu
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 jam lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
5 jam lalu
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
8 jam lalu
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
10 jam lalu
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca Selengkapnya
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
16 jam lalu
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
21 jam lalu
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 hari lalu
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
23 menit lalu
1 jam lalu
3 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
10 jam lalu