Rizal menilai subsidi ini tidak pantas. "Kita masih ramai subsidi BBM buat rakyat, ini kok subsidi BLBI terus berlanjut. Saya kira ini perlu diluruskan supaya adil. Jangan bankir-bankir itu disubsidi," ujar Rizal kepada wartawan di gedung KPK, Jumat, 12 April 2013. Subsidi BLBI tersebut diambil dari APBN dengan sisa jangka waktu pembayaran 20 tahun lagi.
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah skema bantuan dari bank sentral yang diberikan kepada bank-bank yang bermasalah saat krisis moneter 1997-1998 lalu. Total ada 48 bank yang diberikan bantuan sekitar Rp 140 triliun lebih itu. Lalu aset bank-bank yang bermasalah tersebut diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mewakili pemerintah saat itu. Sebagian bank yang masih bisa diselamatkan kemudian disehatkan oleh lembaga ini. (Baca: Kasus-kasus BLBI)
Sedangkan sisanya dilikuidiasi dan dimerger. Total ada 16 bank yang dilikuidasi saat itu. Ketika bank sudah dianggap sehat menurut versi BPPN, bank itu pun dijual. Sayangnya penjualan aset-aset bank tersebut kemudian hanya mampu menutupi 26 persen dari total utangnya. Terbitlah daftar debitur-debitur BLBI yang bermasalah, yang belakangan sebagian dari mereka menjadi buron. (Baca: Masih Ada 23 Buronan Kasus Korupsi BLBI dan KLBI )
Sementara itu, bagi para debitur BLBI yang sudah melunaskan utangnya, pemerintah menerbitkan surat keterangan lunas (SKL). SKL saat itu diterbitkan pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Menteri Keuangan Boediono.
Atas skema bantuan ini, pemerintah berkewajiban membayar kepada Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia sudah menyelesaikan pembayaran dan bunga yang harus dibayar lewat rapat di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasilnya, pemerintah harus membayar sejumlah bunga dalam jangka waktu kurang lebih 30 tahun sejak tahun 1998.
