Ombudsman Desak Polisi Selidiki Lagi Kasus Udin  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Kamis, 11 April 2013 19:33 WIB

Rekontruksi kasus pembunuhan wartawan harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin di Bantul pada 16 Desember 1996. TEMPO/ LN IDAYANIE

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendesak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyelidiki dugaan motif pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, berlatar belakang pemberitaan. “Ini yang belum tersentuh Polda,” kata anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Budi Santoso di Yogyakarta, Kamis, 11 April 2013.

Budi berencana datang ke markas Polda DIY setelah ORI bertemu dengan Karo Wassisdik Mabes Polri Brigadir Jenderal Ronny F. Sompie, 23 Januari 2013. Dalam pertemuan itu, Ronny mendukung pengungkapan kasus itu dan berjanji akan melakukan supervisi ke Polda DIY.

Selama ini, ORI mendapat penjelasan tentang proses pengungkapan kasus itu lewat surat yang diteken Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar Kris Erlangga. Dalam surat itu polisi tetap yakin pembunuh Udin, panggilan akrab wartawan Bernas itu, adalah Dwi Sumaji alias Iwik. Karena Iwik sudah diputus bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul, polisi tidak bisa melakukan tuntutan lagi.

Tapi, menurut Budi, mestinya polisi tak tinggal diam setelah Iwik divonis bebas. “Kalau tetap seperti itu, motifnya asmara,” kata dia. Polisi memang mengatakan pembunuhan Udin bermotif asmara. Padahal, tim pencari fakta dari PWI Yogyakarta menemukan indikasi Udin dibunuh karena motif berita.

Budi mengingatkan, pada 8 Desember 2011, Kepala Polda DIY menerbitkan surat perintah pengungkapan kasus itu. Ada 13 penyidik yang terlibat dalam tim. Selain bertugas mengungkap kembali kasus ini, mereka diminta bekerjasama dengan Tim Pencari Fakta PWI. “Sampai sekarang Sprin ini belum dihentikan,” kata dia.

Anggota Tim Pencari Fakta PWI Asril Sutan Marajo mengatakan, PWI mengirimkan surat kepada ORI pada 2012 untuk minta bantuan agar polisi segera menuntaskan kasus pembunuhan Udin. “Kami melihat Polda ini sudah tidak benar,” kata dia.

Udin tewas pada 16 Agustus 1996. Selama 17 tahun berlalu, Kepala Polda silih berganti, kasus ini belum terungkap tuntas. “Tinggal setahun lagi. Jika tak tuntas, kasus ini akan dianggap kadaluarsa,” ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta Hendrawan Setiawan. Menurut dia, kedatangan ORI ke Polda DIY mestinya menjadi peringatan bagi Kepala Polda DIY yang baru Brigjen Pol. Drs. Haka Astana.

ANANG ZAKARIA


Topik terpopuler:
Sprindik KPK
| Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo |Nasib Anas

Berita lainnya:

Kisah 'Memalukan' Persibo Bojonegoro di Hong Kong

Video 'Damai' di Bea Cukai Bali Muncul di YouTube

Cucu Soeharto Segera Diadili

Usai Diperiksa KPK, Konsultan Pajak Kecebur Got

'Janganlah Sedikit-sedikit Pak Ahok'

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

8 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

9 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

21 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya