TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat lewat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bidang Kesehatan tidak dilakukan serempak. "BPJS bidang Kesehatan berlaku di Jawa Barat dan Aceh sebagai proyek percontohan pada 1 Januari 2014," kata Ahmad Heryawan di sela Musyawaran Perencanaan Pembangungan Jawa Barat di Bandung, Rabu, 10 April 2013.
Menurut dia, alasan Jawa Barat ditunjuk menjadi wilayah yang akan menjalani program percontohan BPJS Kesehatan itu, diantaranya program rujukan dalam layanan kesehatannya mendapat penilaian terbaik dibandingkan daerah lain di Indonesia. "Percontohan ini artinya, program pusat yang didahulukan, kalau sudah berhasil, direplikasi ke provinsi lain," kata Heryawan.
Kepala Bapepda Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja mengatakan, pelaksanaan BPJS Kesehatan di Jawa Barat berlaku bertahap, tidak serempak di seluruh Jawa Barat. "Belum (serempak), nasional juga gak serempak. dilaksanakan di sekitar Bandung Raya dulu," kata dia.
Menurut Deny, sejumlah masalah perlu dibenahi untuk menyongsong pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan lewat BPJS Kesehatan. Di antaranya, mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sesuai proprosinya.
Pemerintah Jawa Barat juga berencana membangun 4 fasilitas rawat inap yang masing-masing berkapasitas 400 tempat tidur di Sukabumi, Bekasi, Tasikmalaya, dan Cirebon. Anggaran untuk masing-masing lokasi antara Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar.
Ketua Komisi E DRPD Jawa Barat, yang membidangi soal kesehatan, Didin Supriadin meminta pemerintah pusat agar tidak tanggung-tanggung mendukung rencana ini. Jawa Barat masih kekurangan rumah sakit yang bisa di andalkan untuk melayani pasien rujukan. "Paling tidak di setiap wilayah ada 1 rumah sakit yang betul-betul bisa di andalkan untuk program ini," katanya.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana wanti-wanti agar pemerintah Jawa Barat mempersiapkan diri untuk melaksanakan program BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 nanti. " Harus siap sarana dan prasarananya, tidak hanya infrastruktur tapi sistem rujukan. Kalau nggak, bisa repot," kata dia.
AHMAD FIKRI
