AHRS Juga Rambah Bisnis Radio dan Bengkel Motor  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 10 April 2013 17:35 WIB

Seorang wajib pajak Asep Hendro digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/4). Asep merupakan seorang pengusaha otomotif dan mantan pembalap. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - PT Asep Hendro Racing Sport (AHRS) milik mantan pembalap Asep Hendro ternyata tak hanya fokus pada pembuatan aksesori otomotif. Perusahaan ini memiliki bisnis lain yang digarap dengan label AHRS. Bisnis itu antara lain bengkel motor, rias pengantin, dan radio AHRS 107,1 FM. Semua unit usaha itu berada dalam satu kompleks di Munjul, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Menurut Manajer Operasional Radio AHRS, Boy Kartalewaga, 50 tahun, radio tersebut awalnya didirikan oleh Asep Hendro. Namun pengelolaannya sekarang dipegang oleh Nanang, yang merupakan kakak Asep. ”Radio ini berdiri sejak 2002 lalu,” ujarnya.

Pada awal berdiri, radio ini merupakan radio komunitas anak muda di sekitar Cilawu dan Bayongbong. Baru setelah mendapatkan izin sejak 2005, segmennya berubah menjadi multisegmen dan dapat didengar di seluruh Garut. Jumlah karyawan yang bekerja mencapai 12 orang, termasuk tim off air.

Meski berada di bawah naungan PT AHRS, bangunan stasiun radio ini tampak tidak terawat dan kumuh. Ruangannya pun tidak seluas radio swasta pada umumnya. Boy mengaku pendapatan perusahaanya tidak begitu baik. Pada April ini saja hanya mendapatkan iklan dari tiga klien. “Ya plus-plus lah antara pengeluaran dan pendapatan, sekitar Rp 10 juta sebulan,” ujarnya.

Banyaknya unit usaha AHRS di Garut tidak lantas membuat Asep Hendro sering pulang kampung. (Baca: Dia hanya mengunjungi kampung halamannya setahun sekali. Itu juga pada waktu Lebaran). “Kontribusinya ke warga paling saat Lebaran saja dengan memberikan zakat dan infak. Itu juga berupa uang berkisar antara Rp 20-50 ribu,” ujar Kepala Desa Mangkurakyat, Aar Sumardi. Jumlah warga di Desa Mangkurakyat yang biasa mendapatkan zakat ini sebanyak 800 orang.

Asep ditangkap KPK karena diduga menyuap pegawai Pajak, Pargono. Suap tersebut diduga diberikan Asep Hendro agar Pargono menurunkan nilai tagihan pajak PT Asep Hendro Racing Sport. Perusahaan yang menjual suku cadang motor balap ini adalah wajib pajak di Kantor Wilayah Pajak Jakarta Pusat, yang tagihan pajaknya diperiksa tim Pargono. Komitmen suap yang disepakati jumlahnya mencapai Rp 600-700 juta.

SIGIT ZULMUNIR

Topik terhangat:
Partai Demokrat
| Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Berita lainnya:
Tengok Cuitan Anas Urbaningrum Soal SMS
Mantan Pangdam IV: Komnas HAM Jangan Didengar

SBY: 1.000 Persen Ibu Ani Tak Terlibat Hambalang

Dirut MRT Irit Bicara, Ahok: Bagus Dong!

'SBY Tak Percaya Orang Lain Selain Dirinya Sendiri'

Berita terkait

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

12 menit lalu

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

4 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

8 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

9 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

9 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

11 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

13 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya