DPR Nglencer Lagi, Kali Ini ke Amerika dan Jepang  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 8 April 2013 14:11 WIB

TEMPO/ Imam Yunni

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengunjungi Amerika Serikat dan Jepang pada masa reses mendatang. Kunjungan tersebut terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Advokat.

"Tanggalnya belum pasti," kata Wakil Ketua Baleg Ahmad Dimyati Natakusumah saat dihubungi, Senin, 8 April 2013. Kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk mempelajari sistem advokat. "Kami sudah memperoleh izin pimpinan DPR."

Dia mencontohkan, Amerika memakai sistem single bar untuk organisasi advokat. Sistem ini hanya memungkinkan ada wadah tunggal organisasi advokat. Namun, Jepang menganut sistem multi bar, yakni ada beragam organisasi advokat.

Menurut Dimyati, DPR ingin mengetahui bagaimana sistem pendidikan advokat, pengawasan kode etik, dan bagaimana advokat beracara. "Makanya, dua sistem ini perlu kami bandingkan," ujarnya.

Pembahasan RUU Advokat rencananya akan diselesaikan bersamaan dengan RUU KUHAP, RUU KUHP, RUU Kejaksaan Agung, dan RUU Mahkamah Agung. Sehingga, saat DPR merampungkan masa tugasnya, seluruh sistem hukum di Indonesia sudah selesai. "Karena itu, kami perlu mendalami agar mendapatkan produk hukum yang baik."

Dimyati belum mengetahui sistem apa yang dipakai oleh Indonesia. Dimyati menjelaskan, Baleg sudah mengundang berbagai macam organisasi advokat untuk mendapatkan masukan. Namun, semua organisasi ini memiliki sistem pendidikan advokat dan kode etik sendiri.

Dimyati menjelaskan, semua organisasi advokat tersebut perlu ditata ulang agar sistem hukum Indonesia berjalan baik. "Mereka bagian dari penegak hukum meski tidak dibiayai negara," kata dia.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan kunjungan sengaja dilakukan pada masa reses ini sehingga tidak mengganggu masa persidangan. Dimyati juga belum memastikan siapa pemimpin rombongan kunjungan ke Jepang dan Amerika ini.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terpopuler:
Beredar, Video Tari Bugil Pelajar di Bima

Mengintip Restoran Narkoba di Kampung Ambon

Polisi Bantah Mengendus Penyerang LP dari HP

Pangdam Diponegoro Serahkan Jabatan Besok

SBY Keseleo Lidah, Mencoreng Jadi Menggoreng

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

4 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

5 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

10 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

12 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

13 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

17 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya