TEMPO Interaktif, Solo: Polwil Surakarta akan segera memeriksa seluruh anggota DPRD Kota Solo 1999-2004 sehubungan dengan dugaan penggelembungan dana APBD 2003 yang mencapai Rp 9,8 miliar. Kapolwil Surakarta Kombes Abdul Madjid menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat perintah pemanggilan terhadap 44 anggota DPRD tersebut, yang 12 orang diantaranya kembali menjadi anggota parlemen. "Surat perintah sudah saya tanda tangani, besok penyidik akan mengirimkan surat pemanggilannya," ujar Kapolwil kepada Tempo News Room, Selasa (24/8).Menurut Kapolwil, pemeriksaan akan dilakukan satu persatu, termasuk terhadap lima anggota DPRD yang berasal dari TNI/Polri. Dikatakannya, mereka dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi atas terjadinya penggelembungan dana APBD 2003, khususnya di pos belanja lain-lain yang mencapai Rp 9,8 miliar. Pemanggilan tersebut dilakukan setelah Gubernur Jawa Tengah memberikan izin untuk memeriksa para anggota DPRD hasil pemilu 1999 yang sebenarnya telah berakhir masa jabatannya tersebut."Kalau langsung sebagai tersangka kita melanggar asas praduga tak bersalah dong. Dari keterangan mereka sebagai saksi itu nanti akan diketahui, siapa aktor intelektualnya, siapa yang hanya dalam posisi turut serta. Karena belum tentu dari 44 anggota DPRD itu memiliki derajat kesalahan yang sama," jelas Madjid.Sementara itu, Forum Peduli Anggota Kota Surakarta (FPAKS) sebagai pelapor kasus dugaan korupsi ini menyayangkan lambatnya langkah yang diambil Polwil Surakarta. Menurut juru bicara FPAKS, Alif Basuki sebenarnya polisi tidak perlu lagi menunggu izin dari gubernur karena sebagian anggota DPRD 1999-2004 tidak lagi menjadi anggota dewan. "Izin itu kan diperlukan hanya untuk 12 anggota dewan yang terpilih lagi, sedangkan yang 32 lainnya kan tidak perlu izin setelah masa tugas mereka berakhir," ujar Alif.Dugaan korupsi ini dilaporkan FPAKS sejak awal tahun lalu. Sejumlah saksi telah diperiksa namun polisi menghadapi kendala memeriksa para anggota dewan karena UU Susduk mewajibkan adanya izin dari gubernur. Sampai dengan berakhirnya masa tugas mereka tanggal 14 Agustus 2004, Gubernur Jawa Tengah belum juga memberikan izin pemeriksaan tersebut. "Surat dari gubernur baru saja saya terima, saya langsung tandatangani Sprint (surat perintah) dan besok akan langsung dipanggil," kata Kapolwil.Anggota DPRD Kota Solo diduga melakukan korupsi dengan cara menggelembungkan anggaran pada pos belanja lain-lain sebagai biaya penunjang kegiatan DPRD. FPAKS dalam laporan kepada polisi menyatakan sesuai dengan PP 110 tahun 2000 menyebutkan besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD yang diperoleh daerah. Kota Solo yang hanya memiliki PAD sebesar Rp 20 miliar, biaya penunjang kegiatan DPRD hanya diperbolehkan maksimal sebesar Rp 400 juta. "Kenyataannya dalam APBD tahun 2003, DPRD Solo menganggarkan dana penunjang kegiatan dewan sebesar Rp 9,8 miliar," kata Alif. Imron Rosyid - Tempo News Room