PDIP: Dua Partai di DPR Hambat Pengadilan HAM

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 19 Maret 2013 23:00 WIB

Eva Kusuma S di Jakarta, Rabu (01/08) TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Kusuma Sundari menyatakan, ada dua partai yang kerap menghambat proses penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia, termasuk pembentukan pengadilan HAM. Dua partai ini dituding selalu menolak jika Komisi Hukum membuat kesimpulan atau rekomendasi mengenai kasus HAM.

"Ketika rapat kerja mereka memblok untuk menagih Kejaksaan Agung tentang penanganan kasus HAM," kata Eva Sundari saat ditemui di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Selasa, 19 Maret 2013.

Eva sendiri memilih untuk tidak menyebut dua partai tersebut agar tidak terjadi konflik di DPR. Akan tetapi, ia meminta masyarakat untuk melihat secara cermat dan tepat partai-partai yang kurang tulus dan serius dalam membela dan memperjuangkan HAM.

Eva juga menyatakan, dalam pemilihan umum 2014 hendaknya masyarakat menghindari partai-partai yang melawan perjuangan HAM. "Jangan sampai ketika di hulu (Pemilu 2014) milihnya asal, tapi ketika di hilir (masa pemerintahan) semua disalahkan termasuk parlemen," kata dia.

FRANSISCO ROSARIANS

Topik Terhangat Tempo.co:Krisis Bawang || Hercules Rozario || Simulator SIM Seret DPR || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas

Berita Terkait
Aneh, Masa Jabatan Ketua Komnas HAM Dipersingkat
Komnas HAM Bela Pedagang Kaki Lima Stasiun

Komnas HAM Tuding Densus Bikin Takut Warga Poso

Komnas HAM Dukung Ibadah Natal GKI Yasmin

6 Kasus Kekerasan di Papua

HAM

Berita terkait

Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog

12 jam lalu

Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog

Menurutnya, kasus kekerasan seperti yang dialami mahasiswa Universitas Pamulang tidak boleh terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

3 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

16 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

21 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

49 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

53 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

54 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

59 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

7 Maret 2024

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya