TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Kusuma Sundari menyatakan, ada dua partai yang kerap menghambat proses penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia, termasuk pembentukan pengadilan HAM. Dua partai ini dituding selalu menolak jika Komisi Hukum membuat kesimpulan atau rekomendasi mengenai kasus HAM.
"Ketika rapat kerja mereka memblok untuk menagih Kejaksaan Agung tentang penanganan kasus HAM," kata Eva Sundari saat ditemui di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Selasa, 19 Maret 2013.
Eva sendiri memilih untuk tidak menyebut dua partai tersebut agar tidak terjadi konflik di DPR. Akan tetapi, ia meminta masyarakat untuk melihat secara cermat dan tepat partai-partai yang kurang tulus dan serius dalam membela dan memperjuangkan HAM.
Eva juga menyatakan, dalam pemilihan umum 2014 hendaknya masyarakat menghindari partai-partai yang melawan perjuangan HAM. "Jangan sampai ketika di hulu (Pemilu 2014) milihnya asal, tapi ketika di hilir (masa pemerintahan) semua disalahkan termasuk parlemen," kata dia.
FRANSISCO ROSARIANS
Topik Terhangat Tempo.co:Krisis Bawang || Hercules Rozario || Simulator SIM Seret DPR || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas
Berita Terkait
Aneh, Masa Jabatan Ketua Komnas HAM Dipersingkat
Komnas HAM Bela Pedagang Kaki Lima Stasiun
Komnas HAM Tuding Densus Bikin Takut Warga Poso
Komnas HAM Dukung Ibadah Natal GKI Yasmin
6 Kasus Kekerasan di Papua
Berita terkait
Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog
12 jam lalu
Menurutnya, kasus kekerasan seperti yang dialami mahasiswa Universitas Pamulang tidak boleh terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila.
Baca SelengkapnyaPemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
3 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaAktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
16 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
21 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
49 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
53 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
54 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
59 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
7 Maret 2024
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
29 Februari 2024
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca Selengkapnya