Ketua dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO , Semarang - Ketua Dewan Pembina Partai GerindraPrabowo Subianto menghadiri acara deklarasi pasangan calon gubernur/wakil gubernur Hadi Prabowo-Don Murdono di Gelanggang Olahraga Jatidiri, Semarang, Ahad 17 Maret 2013.
Dalam acara yang dihadiri sekitar 5 ribu orang itu, Prabowo Subianto diberi kesempatan menyampaikan pidato politik. Salah satu isi pidato politiknya, Prabowo setengah memancing dengan bertanya kepada pengunjung ihwal pencapresannya.
"Kalau Hadi Prabowo jadi gubernur Jawa Tengah. Kemudian Don Murdono jadi wakil gubernur Jawa Tengah. Lalu, kalau Prabowo Subianto jadi apa....?" tanya Prabowo di atas panggung.
Sontak para hadirin, terutama para kader Partai Gerindra secara bersama-sama berteriak, "Jadi Presiden". GOR kemudian bergemuruh dengan tepuk tangan. Para kader Gerindra terus menerus meneriyakkan soal pencapresan Prabowo. "Prabowo Presidenku," teriak mereka.
Prabowo menyatakan partainya akan bekerja keras mendukung Hadi-Don. Bahkan, Prabowo menebar ancaman: bagi pengurus Gerindra yang tak serius mendukung Hadi-Don maka akan dicopot.
Partai Gerindra menjadi salah satu partai pengusung pasangan Hadi-Don. Pasangan ini baru menggelar deklarasi pada Ahad atau dua pekan setelah mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Tengah. Selain Gerindra, partai pengusung lain adalah PKS, PKB, PKNU, Hanura dan PPP.
Selain Prabowo, hadir dalam acara deklarasi adalah Presiden PKS Anis Matta, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PPP Romahurmuzy. Masing-masing pimpinan partai pengusung diberi kesempatan pidato.
Seusai berpidato, mereka langsung keluar dari arena deklarasi. Prabowo dan Anis Matta diberikan kesempatan menyampaikan pidato pertama dan kedua. Karena dua orang ini keluar maka diikuti para kadernya. Akibatnya, meski acara deklarasi belum selesai tapi para pengunjung sudah keluar dari stadion.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
