TEMPO Interaktif, Solo: Warga keturunan etnis Cina di Solo mendesak pemerintah menghapuskan kebijakan keharusan pencantuman Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi warga keturunan Tionghoa dalam pengurusan identitas diri. Mereka menilai pemerintah belum sungguh-sungguh dalam menghapuskan syarat pencantuman SKBRI ini. Buktinya, sesuai ketentuan pemerintah, warga keturunan atau suku yang lahir sebelum tahun 1996, diwajibkan memiliki surat kewarganegaraan itu (SBKRI).Bagi generasi muda Tionghoa yang lahir setelah 1996, SBKRI tidak dipersyaratkan saat mengurus dokumen identitas diri. "Namun bagi mereka yang lahir sebelum 1996, SBKRI masih berlakukan sebagai syarat sehingga sering menimbulkan pertanyaan dan ganjalan," ungkap Sumartono Hadinoto, Ketua III Paguyuban Masyarakat Surakarta (PMS). Warga etnis Tionghoa Solo yang tergabung dalam PMS sudah menyampaikan keberatan tersebut kepada pemerintah. Sejumlah pengurus PMS sudah menemui Walikota Solo, Slamet Suryanto untuk melanjutkan aspirasi mereka kepada Presiden RI. PMS juga meminta Walikota Solo, agar Pemkot Solo dapat mempelopori dalam menghapuskan SBKRI tersebut. "Banyak kendala di lapangan dengan keberadaan SBKRI itu. Selain merepotkan juga memerlukan proses rumit dan berbelit. Selain itu juga perlu dipertanyakan tujuan kebijakan itu untuk apa. Sebagai sesama wong Solo dan juga warga RI, kami keberatan dengan berlakunya ketentuan pencantuman SBKRI," tandas Sumartono. Selama ini surat bukti kewarganegaraan tersebut terdiri atas 16 macam formulir. Dengan demikian lanjut Martono, prosesnya otomatis tidak bisa cepat selesai dan berbelit. Terlebih lagi, ditambah dengan kendala di lapangan dimana tidak semua perangkat kelurahan maupun kecamatan mengetahuinya. "Repotnya lagi, setiap kali perpanjangan, syaratnya juga cukup beragam. Akhirnya banyak kasus pengurusan SBKRI itu jadi hal sulit buat warga keturunan. Padahal, ketentuan itu dasarnya adalah hukum kolonial yang seharusnya tidak diberlakukan lagi," tambahnya. Diakui Sumartono, sebenarnya sudah banyak staf pemerintahan yang tidak mensyaratkan SBKRI untuk mengurus perpanjangan KTP. Hanya saja tidak sedikit pula, mereka yang masih tetap mensyaratkan SBKRI tersebut. Menanggapi keluhan warga Tionghoa tersebut, Pemkot Solo akan mempelopori pemberian kemudahan bagi warga keturunan dengan menghapus syarat SBKRI dalam pengurusan dokumen. "Pak Walikota, akan mengajukan kepada pemerintah pusat, agar ketentuan pemilikan SBKRI bagi warga keturunan dihapuskan," ungkap Purnomo Subagyo, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) Pemkot Solo. Sebelum ketentuan yang diatur dalam staatblat atau hukum kolonial itu dihapus, Pemkot juga akan menggelar sosialisasi pada warga keturunan mengenai mekanisme pengurusannya. PMS diminta mengumpulkan warganya untuk diberi sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk capil). "Wali Kota juga sudah berkomitmen soal SBKRI. Sebisa mungkin Kota Solo menjadi pelopor untuk penghapusannya. Wali Kota sudah mengirimkan surat ke Pusat untuk merubah aturan-aturan itu. Pak Wali sudah mengirim surat ke pemerintah pusat untuk membuat kebijakan pelaksanaan teknis mengenai penghapusan SBKRI," tambah Purnomo. Anas Syahirul - Tempo News Room