Rabu, Timwas Century Panggil Djoko Susilo  

Reporter

Selasa, 12 Maret 2013 04:32 WIB

Djoko Susilo.

TEMPO.CO , Jakarta: Tim Pengawas Kasus Century, yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat, akan memanggil Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, Rabu, 13 Maret 2013. Pemanggilan Djoko Susilo terkait dengan penelusuran aset Bank Century yang tersimpan di sejumlah bank di Swiss.

"Kami menganggap Dubes memiliki banyak informasi soal aset ini," kata anggota Tim Pengawas Kasus Century, Hendrawan Supratikno, Senin, 11 Maret 2013. Dia menjelaskan, Tim Pemburu Aset yang dipimpin Amir Syamsudin sedang menelusuri di mana saja aset Bank Century disimpan.

Menurut Hendrawan, tim pemburu aset sudah pernah ke Swiss. Hanya saja, tim ini tidak berkoordinasi dengan Kedutaan Besar, padahal Kedutaan dianggap memiliki banyak informasi mengenai keberadaan aset-aset ini. Dia memperkirakan nilai aset yang tersimpan di bank di Swiss mencapai US$ 150 juta (Rp 1,4 triliun). "Kami ingin aset ini bisa kembali," kata dia.

Djoko Susilo merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat nasional.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, aset Century tersebar di 14 negara dengan jumlah triliunan rupiah.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terkait:
Tersangka Kasus Century Sudah 37 Orang

Setor Data Century, Politikus Demokrat Temui Abraham Samad

KPK Janji Tak 'Petieskan' Kasus Century

Audit Century Sudah Diserahkan pada Penegak Hukum

BI: Tak Ada Bantuan Hukum Bagi Budi Mulya









Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

2 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

2 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

6 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

9 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

10 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

14 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya