Kenapa Mari Bergaul Anas Rawan Pencucian Uang

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 11 Maret 2013 18:11 WIB

Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris berkunjung ke kediaman Anas Urbaningrum. ANTARA/Ridlwan

TEMPO.CO, Jakarta-Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkapkan kekayaannya berasal dari “bisnis mari bergaul”. Pernyataan itu dilontarkan dalam wawancara Anas dengan Smart Radio Network bersama Rosiana Silalahi pada Rabu 6 Maret malam. Anas membantah kekayaannya berasal dari hasil gratifikasi, tapi dari menjalankan “bisnis mari bergaul”.

Cara ini membuat rejeki datang seiring dengan pergaulan Anas yang luas. “Bisnis” ini pula yang menyebabkan Anas kebanjiran kunjungan kolega di rumah mewahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur.

Namun bisnis mari bergaul ini dinilai rawan menjadi ajang pencucian uang. “Ini cara untuk money laundering,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko, ketika dihubungi, Jumat, 8 Maret 2013.

Pencucian uang dilakukan dalam tiga tahap, yakni penempatan (placement), pelapisan (layering), dan penyatuan (intregation). Danang mengungkapkan, “bisnis mari bergaul” menjadi ajang politisi menempatkan uang yang diperoleh berdasarkan insentif dari pengusaha, lalu dipecah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Danang menganggap ini sebagai cara penempatan atau placement.

Danang mengatakan, selanjutnya, bisnis berkembang menjadi transaksi keuangan berlapis atau layering. Sebagian uang diinvestasikan pada perusahaan pengusaha itu sendiri. “Jadi tidak langsung masuk kantong, melainkan diinvestasikan,” kata Danang. “Memang benar tidak terima gratifikasi, tapi bonus atau insentif lain dari perusahaan.”

Nantinya, uang yang sudah tersebar di berbagai tempat disatukan kembali untuk dinikmati kembali (integration). “Setelah tampak sah, baru diintegrasikan.”



Biasanya, cara ini melibatkan antara politikus dan pengusaha yang mengincar proyek pemerintah. “Orang-orang yang dekat dengan Anas, bisnisnya mengincar proyek APBN atau APBD,” ujar dia.

Mereka memerlukan kedekatan dengan elit partai untuk mengakses proyek-proyek jumbo. “Kalau enggak (dekat), susah dapat proyek besar, dapat yang kecil-kecil saja,” kata Danang. Setidaknya, dengan “pertemanan” ini, para pengusaha bisa mendapat informasi lebih awal soal bisnis yang bisa digarap dari dana pemerintah.

ATMI PERTIWI

Baca juga

Nama Anas Terseret dalam Kasus Simulator

Anas Digantung di Monas Jadi Inspirasi Ogoh-ogoh

Kongres Luar Biasa Demokrat Sebelum 9 April 2013

3 Nama yang Layak Gantikan Anas Urbaningrum

Berita terkait

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

9 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

19 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

22 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

23 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

26 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

27 hari lalu

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.

Baca Selengkapnya

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

28 hari lalu

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.

Baca Selengkapnya

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

29 hari lalu

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

29 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

33 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya